NABIRE - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nabire selama ini masih kurang, karena Nabire adalah Ibukota Provinsi Papua Tengah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nabire berupaya dan berkerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan PAD di daerah ini.

“PAD di Nabire belum maksimal, kini saatnya dinas teknis dapat memaksimalkan secara baik atau mengunakan sistem Online Suple Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA), dengan menjalankan pelayanan keliling, perizinan berbasis resiko terintegrasi secara elektronik kepada Masyarakat,” Hal ini disampaikan Kepala DPMPTSP Kabupaten Nabire, Engel Bertus Magai, ketika ditemui awak media ini, Senin (26/5/25), bertempat di SP2 Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire Barat.

Dijelaskan Engel Magai, kegiatan ini (OSS RBA) bertujuan untuk memudahkan dalam pengurusan perijinan, terutama di wilayah kota banyak usaha masyarakat yang belum memilik surat izin usaha, sehingga penting program ini menuju terintegrasi secara baik berbasis elektronik.

Dimana, banyak pengusaha mereka tidak mau datang untuk mengurus surat izin usaha ke kantor, dengan alasan tidak ada yang jaga usaha mereka, sehingga pihak dinas turun langsung ke lapangan untuk membuka pelayanan kepada masyarakat.

“Harapan kami kedepan, dapat meningkatkan PAD dari sektor perijinan, karena selama ini kurang atau belum maksimal. Jika kami jalankan atau turun ke lapangan dapat membantu Ppembangunan, kesehjateraan, pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin maju dan kebutuhan pegawai bisa dapat teratasi,” ungkapnya.

Contohnya, tambahnya, hari ini pihak dinas DPMPTSP turun ke SP2 Bumiraya dan besok di SP3 dan lusa jalankan di SPA, Distrik Wanggar.

“Kegiatan ini bukan kami baru jalankan, tetapi kami sudah jalankan tahun 2024 kemarin di wilayah perkotaan dan tahun 2025 ini kami laksanakan di wilayah barat, seperti Nabire Barat, Wanggar dan Yaro dan tahun depan kami akan jalankan di wilayah timur, seperti di Distrik Teluk Kimi, Makimi dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Tambahnya, selain ke turun ke lapangan, pelayanan di kantor tetap berjalan. “Kami terima pengurusan ijin masyarakat dalam sehari bisa mencapai ratusan orang. Tujuan kami meringankan alasan Masyarakat, yang sangat terhambat ketika datang ke kantor,” pungkasnya.(modes)