NABIRE - Kembali Kepala Suku Besar Wilayah Adat Meepago, Melkias Keiya, SH.Mc, meminta Pemerintah Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah agar mengambil sikap yang tegas dengan melibatkan semua pihak (stakeholder) duduk bersama dan kegiatan sosialisasi ke sekolah serta orang tua murid untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa jalan atau tidak.

Sebab semenjak awal adanya kebijakan pemerintah pusat memprogramkan MBG sampai hari ini hanya bisa mendengar tanggapan dan pendapat pribadi orang, tetapi sampai hari ini belum ada keputusan atau kesepakatan berama pemerintah, DPR-K, DPR provinsi, TNI/Polri, orang tua murid dan juga para tokoh agama, pemuda, perempuan dan juga tokoh-tokoh adat.

Untuk itu, selaku kepala suku, dirinya meminta kepada pihak Pemerintah Kabupaten Nabire dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah, jangan cuma diam diri, tetapi harus ada Langkah tegas yang diambil dengan melibatkan semua pihak guna ada keputusan bersama soal program MBG bisa jalan atau tidak di wilayah Provinsi Papua Tengah dan di delapan kabupaten ini.

Dikatakan Kepala Suku Besar Meerpago Melkias Keiya, kepada Papuapos Nabire, Rabu (19/2/25), jika hanya mendengarkan tanggapan dan pendapat pribadi orang, dipikir sampai kapanpun tidak ada solusi, tetapi dengan cara duduk bersama dan sosialisasi pasti ada kesepakatan soal program MBG jalan atau tidak.

Dan apabila dua cara yang ditawarkan ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka selaku pribadi ia mau katakan program sebagus apapun tidak akan maksimal berjalan, karena disaat ini ada sebagian pelajar yang nantinya menerima manfaat dari program MBG nyata-nyata sudah demo dan menolak.

Untuk itu, dengan cara duduk bersama dan sosialisasi merupakan langkah terbaik untuk daerah guna mensukseskan program pemerintah pusat agar pula program MBG ini dinilai tidak gagal. Terpenting kembali duduk bersama dan melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk melahirkan solusi dan satu pendapat yang merupakan keputusan bersama.

“Apabila pemerintah mengalami kesulitan untuk mengajak semua pihak (stakeholder) dan tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi, marilah kita ikuti pendapat anak-anak saat melakukan demo pada 17 Februari 2024 di halaman Polres Nabire, yakni mereka (anak-anak) meminta agar program MBG digantikan dengan program pendidikan gratis. Tinggal pemerintah daerah lanjutkan aspirasi anak-anak ke pemerintah pusat,” ajak dan tandasnya.(des)