NABIRE - Menanggapi pernyataan Bupati Paniai pada koran Jujur Bicara (Jubi) edisi Sabtu (12/10) yang isinya selaku bupati menolak pemekaran calon Kabupaten Paniai Timur. Dan dirinya juga tidak akan memberikan rekomendasi kepada tim kerja pemekaran calon Kabupaten Paniai Timur, karena dirinya hanya terfokus pada kegiatan pembangunan lima tahun kedepan. Ketua tim kerja pemekaran Kabupaten Paniai, Marthinus Nawipa, SE, MM menanggapi, pemberian rekomendasi Bupati Paniai kepada tim kerja bukan berarti langsung ada pemekaran Kabupaten Paniai Timur. Tetapi rekomendasi sebagai salah satu persyatan untuk mempermudah proses selanjutnya ke pemerintah provinsi maupun ke pusat.Karena pemekaran itu bukan kita langsung membalikan telapak tangan, pemekaran membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh tim. Dan tim kerja juga ingin agar pemekaran calon Kabupaten Paniai Timur melalui mekanisme atau prosedur yang sebenarnya. Berdasarkan pengamatan dan catatan tim kerja pemekaran calon Kabupaten Paniai Timur, kini umur Kabupaten Paniai sudah 19 tahun semenjak terlepas dari Kabupaten Paniai lama di Nabire. Namun hingga saat ini masyarakat 5 distrik dan 32 kampung masih hidup dalam keterbelakangan pembangunan di segala bidang.Dan sampai saat ini tim kerja yang diberikan mandat oleh masyarakat 5 distrik dan 32 kampung bukan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok.  Tetapi bisa lihat dan tanyakan langsung lewat pimpinan DPRD Kabupaten Paniai bahwa pada tanggal 3 Oktober 2013 rakyat telah menyampaikan aspirasi secara langsung.Dimana tim dan rakyat diterima langsung oleh Ketua I DPRD Kabupaten Paniai dan perwakilan pemerintah diterima oleh Asisten I Setda Kabupaten Paniai, Drs. Abdul Azis. Untuk itu selaku ketua tim mau katakan bahwa pemilihan umum kepada daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) itu bekerja untuk satu orang, tetapi pemekaran itu bekerja untuk banyak orang, dan ini yang perlu kita pahami bersama.Marthinus Nawipa juga menanggapi pernyataan Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai (FKMKP), Abed Yosua Kayame yang juga menyatakan penolakan pemekaran calon Kabupaten Kabupaten Paniai Timur  atas nama semua mahasiswa dan mahasiswi. Kata Marthinus, sesungguhnya ketua FKMKP tidak harus menjawab dengan penolakan. Karena ketua FKMKP bukan pemerintah atau bupati yang dengan gampangnya menjawab penolakan pemekaran Calon Kabupaten Paniai Timur. Tetapi saudara adalah mahasiswa yang harus memberikan solusi kepada pemerintah dan juga tim kerja pemekaran calon Kabupaten Paniai Timur.“Kami tim kerja pemekaran calon Kabupaten Paniai Timur telah terbentuk sejak tahun 2007 di Kabupaten Puncak Jaya, Mulia. Dengan demikian aspirasi pemekaran calon Kabupaten Paniai Timur bukan baru diisukan dan bukan hasil kerja kelompok tertentu. Tetapi ini murni aspirasi masyarakat untuk menjawab kebutuhan dasar pembangunan bagi masyarakat 5 distrik dan 32 kampung yang ada saat ini,” tuturnya.Sementara itu, sekertaris umum tim kerja pemekaran calon Kabupaten Paniai Timur, Deki Degei, SE, menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor : 78 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan daerah Otonom, maka ada 3 syarat pemekaran yakni syarat administrasi, sayarat letak geografi/kewilayaan dan potensi Sumber Daya Aalam (SDA) sebagai masukan Pendapatan Asli Daerah.Secara administrasi, pemekaran calon Kabupaten Paniai Timur sudah ada 5 distrik dan 32 kampung. Sedangkan letak geografis marilah kita hitung timur berbatasan dengan Kabupaten Intan Jaya, barat berbatasan dengan Kabupaten Dogiyai, selatan berbatasan dengan Kabupaten Induk Paniai dan Mimika dan utara berbatasan dengan Kabupaten Waropen.Sementara terkait SDA sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), marilah kita hitung saat ini orang selalu menyebut Degeuwo sebagai tempat pendulangan emas yang sedang tersohor namanya di mana saja dan selalu menjadi impian para pengusaha tambang emas untuk menggali sebagai aset PAD yang nantinya menghidupi masyarakat calon Kabupaten Paniai Timur.“Dengan demikian kami tim kerja pemekaran calon Kabupaten Paniai Timur sangat menghargai pemerintah Kabupaten Paniai, sehingga pada tanggal 3 Oktober 2013 lalu tim bersama masyarakat 5 distrik dan 32 kampung sudah datang menyampaikan aspirasi dan meminta agar ada dukungan langsung dari Bupati dan Wakil Bupati bersama wakil rakyat,” tuturnya. (des)