INTAN JAYA - Masyarakat Suku Wolani yang mendiami Distrik Mbiandoga meminta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya agar dalam waktu dekat mengurus dan menyelesaikan tapal batas antara Kabupaten Intan Jaya dengan Waropen secara hukum dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Papua sebagai fasilitator. Karena dengan tapal batas yang jelas, maka jelas pula hak-hak masyarakat di kampung-kampung dan distrik yang ada di wilayah perbatasan. Ketika hal ini tidak segera diselesaikan oleh Bupati Intan Jaya dan Bupati Waropen, dikuatirkan akan ada konflik soal hasil-hasil (Sumber Daya Alam) yang ada dipermukaan tanah hingga di perut bumi.Demikian kata Kepala Distrik Mbiandoga Yusak Agimbau, didampingi Ketua Klasis GKII Bugalaga Yahya Ematapa dan intelektual pemuda Ismail Gayamba kepada Papuapos Nabire beberapa hari lalu. “Bukan saja masalah tapal batas Intan Jaya - Waropen yang diselesaikan saja, akan tetapi soal tapal batas dengan kabupaten lain yang bertetangga langusng dengan Kabupaten Intan Jaya,” terangnya.Lanjut Yusak Agimbau, yang paling diharapkan untuk secepatnya diselesaikan utamanya soal tapal batas Intan Jaya – Waropen. Karena, setiap tanggal 17 Agustus usai upacara dan pada bulan Desember saat Natal bersama, masyarakat Wolani selalu ‘Waita’ minta agar tapal batas kedua kabupaten ini secepatnya diselesaikan.Sementara itu Ketua Klasis GKII Bugalaga Yahya Ematapa menambahkan, sepanjang Sungai Kemabu hingga Distrik Wapoga ada sejumlah masyarakat yang mendiami beberapa kampung yang telah dilakukan penginjilan oleh Klasis GKII Bugalaga, namun sebagai pihak gereja yang juga mitra kerja pemerintah ingin ada kerja sama agar masyarakat yang ada itu dapat dibangun secara perlahan-lahan dari sisi rohani keimanan dan juga ada perhatian pemerintah bagi mereka.Lantara, menurutnya, sampai kemana pun mereka (masyarakat) yang mendiami kampung-kampung yang ada itu juga adalah bagian dari kita dan sebagai orang Papua yang hitam kulitnya dan keriting rambut harus merasakan sentuhan pembangunan dari pemerintah berupa fasilitas pendidikan dan kesehatan prima. (des)