NABIRE – Massa yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) wilayah Meepago menggelar aksi di Kabupaten Nabire, Kamis (14/7/22) kemarin. Dalam aksinya, PRP menyuarakan menolak Otsus Jilid 2, menolak Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua, serta menuntut digelarnya referendum di West Papua. Aksi demo PRP wilayah Meepago dalam pengawalan aparat keamanan.

Pantauan di lapangan, massa sempat terlokalisir di daerah Karang Tumaritis di seputaran Gereja GKI Sion Jln. Jend. Sudirman. Sempat bersitegang saat dilakukan negosiasi antara massa dengan pihak aparat keamanan. Aparat keamanan menawarkan untuk mengantar massa dengan menggunakan truk ke Kantor DPRD Nabire, bukan dengan melakukan long march. Akhirnya massa pendemo menyetujui tawaran itu.

Sejumlah truk Polri maupun truk TNI serta truk lainnya, mengangkut massa dengan tujuan Kantor DPRD Nabire. Setibanya di Kantor DPRD Nabire, sejumlah perwakilan massa melakukan orasinya. Dalam orasi perwakilan massa menuntut cabut Otsus Jilid 2, tolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua dan menuntut digelarnya referendum di West Papua.

Sejumlah anggota DPRD Nabire terlihat hadir menemui ratusan massa PRP wilayah Meepago yang berdemo. 

Selepas pembacaan Petisi Rakyat Papua wilayah Meepago dilakukan penandatangan dari semua perwakilan dan penanggung jawab aksi unjuk rasa. Dilanjutkan penyerahan petisi ke Ketua DPRD Nabire yang diwakili anggota Komisi A DPRD Nabire, Merci Kegou, didampingi anggota DPRD Nabire lainnya, M. Iskandar, ST, Simon Tiranda, Musa Malisa, David Kadepa, Rohedi M. Cahya.

Setelah menerima aspirasi, mewakili lembaga DPRD Nabire, Merci Kegou mengatakan, sebagai wakil rakyat menerima aspirasi yang disampaikan. Kata dia, masyarakat wilayah Meepago dalam penyampaian aspirasi seharusnya melibatkan pemerintah daerah dalam hal ini bupati, dan DPRD wilayah Meepago. Sehingga apa yang disampaikan ini bisa didiskusikan.

Lanjut Merci Kegou, jika aspirasi hanya disampaikan ke DPRD Nabire, aspirasi ini DPRD Nabire menerima dikarenakan ibukota Provinsi Papua Tengah berada di Nabire. Namun, kata dia, tidak semudah menyelesaikan persoalan ini karena kita akan melibatkan pemimpin daerah untuk mencari solusi bersama. 

Terhadap aspirasi masyarakat Meepago, dirinya sebagai anggota Komisi A DPRD Nabire menerima aspirasi dan akan menyerahkan kepada Ketua DPRD Nabire. Selanjutkan akan dibahas dan akan dikoordinasi dengan pemerintah daerah dalam Hal ini Bupati Nabire.

Penanggung jawab aksi, Agus Tebai, S.Sos, menyampaikan kepada Ketua DPRD Nabire dan Bupati Nabire untuk segera membentuk Pansus. Dan untuk selanjutnya aspirasi tersebut disampaikan ke DPR Provinsi dan DPR RI.

“Dengan waktu dekat yang kami tunggu, bila mana tidak dilaksanakan akan kembali melakukan aksi,” ujarnya.

Setelah menyampaikan aspirasi ke DPRD Nabire, massa pendemo membubarkan diri dari kantor DPRD Nabire.

Kepada awak media, Kapolres Nabire, AKBP I Ketut Suarnaya, SIK, SH, menyampaikan rasa syukurnya karena kegiatan menyampaikan aspirasi bisa berjalan dengan baik. Meskipun penuh lika-liku di lapangan yang pada akhirnya massa pengunjuk rasa dengan aparat bisa menyelesaikan secara profesional dalam menyampaikan pendapat maupun pengamanan.

Kata Kapolres Nabire, hal ini terjadi karena kerjasama kita semua baik dari anggota DPRD Nabire, TNI POLRI serta rekan-rekan yang melakukan unjuk rasa. 

Kata dia, potensi-potensi gangguan Kamtibmas bisa diredam. Karena dari pihak aparat menyampaikan ke kelompok massa unjuk rasa agar memperhatikan hak-hak masyarakat di sekitar tempat lokasi unjuk rasa, agar masyarakat lain tidak merasa resah dan sebagainya. Dan rekan-rekan yang melakukan unjuk rasa masih bisa diajak bernegosisasi, hingga akhirnya bermuara ke Kantor DPRD Nabire dalam menyampaikan aspirasinya.

Ditambahkan, personil setelah ini melakukan patroli mengantisipasi pasca kegiatan unjuk rasa. Mengantisipasi jangan sampai adanya gangguan-gangguan Kamtibmas lainnya di jalan saat bubarnya aksi unjuk rasa.

Ditambahkan Kapolres Nabire, jumlah massa kurang lebih 800 hingga 1000 orang dengan kesiapan aparat dengan menjaga lokasi tempat penyampaian aspirasi berjalan dengan baik. Pasukan pengamanan gabungan TNI Polri sekitar 650 personil dibantu Brimob Nusantara dari Polda Riau serta Polsek-Polsek jajaran ikut bergabung. (ros/ist)