NABIRE - Diketahui bersama sudah kurang lebih tiga pekan ini, polemik terjadi di BLUD RSUD Nabire terkait hak para pegawai yang belum dibayarkan, sehingga membuat para tenaga medis berulang kali melakukan aksi demo dan aksi mogok kerja, namun kelihatannya tuntutan para tenaga profesi di bidang kesehatan belum juga mendapatkan perhatian serius oleh pengambil kebijakan di daerah ini.

Untuk itu, Kepala Suku Besar Wilayah Adat Meepago, Melkias Keiya, SH, kembali mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire agar turun lapangan dan menyelesakan polemik yang terjadi di BLUD RSUD Nabire agar masyarakat yang hendak berobat tidak lagi ragu-ragu ke rumah sakit.

Lantaran BLUD RSUD Nabire merupakan satu-satunya rumah sakit rujukan delapan kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah, namun fakta hari ini soal hak atau intensif para pegawai yang berlarut–larut belum dibayar membuat rumah sakit Nabire menjadi perhatian semua pihak.

Dimana sebagai rumah sakit rujukan, kembali karena masyarakat atau pasien mengeluhkan kualitas pelayanan kesehatan dinilai menurun, dengan faktor utama yang menjadi sorotan adalah belum dibayarkan insentif para pegawai rumah sakit.

Dikatakan Melkias Keiya, kepada Papuapos Nabire akhir pekan lalu, tidak hanya personal pembayaran insentif pegawai rumah sakit, juga persoalan pembelian obat di apotek luar juga selama ini menjadi sorotan masyarakat.

Kondisi ini dinilai semakin membebani masyarakat atau keluarga pasien yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat.

Dua masalah ini, selaku kepala suku menyatakan, bahwa dari dua masalah ini perlu ada perhatian serius dari Pemkab Nabire. Menurutnya, masalah hak tenaga medis dan obat adalah dua elemen krusial yang harus menjadi prioritas dalam sistim pelayanan kesehatan agar tidak terkesan, masalah ini berlarut–larut tinggal begitu saja.

“Tenaga medis yang bekerja tanpa intensif yang layak akan kehilangan semangat dalam menjalankan tugasnya ini berdampak langsung pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di sisi lain masyarakat tidak terus menerus kesulitan mendapatkan obat, dengan demikian pemerintah harus segera turun tangan agar kesulitan ini tidak semakin memburuk,” tandasnya.(des)