NABIRE – M. Agapa dalam siaran persnya yang mengaku sebagai salah satu kaum muda Dogiyai, menyayangkan jatuhnya korban jiwa atas kasus yang terjadi di Dogiyai, belum lama ini. Dirinya juga menyayangkan tindakan aparat keamanan dalam hal ini anggota Brimob yang telah mengeluarkan tembakan yang mengenai warga.   Dalam siaran persnya M. Agapa menuliskan, kembali terjadi pertumpahan darah di masyarakat Dogiyai Selasa (6/5) pukul 10.00 pagi di Moanemani. Pertumpahan darah di Moanemani terjadi karena kecelakaan lalu lintas antara motor dengan truck. Kecelakaan ini menyebabkan korban jiwa atas nama Yunsen Kegakoto (16) dan Jhon Anouw (16) yang sedang menaiki motor dan tertabrak oleh truk di Epeida – Moanemani.  Setelah kecelakaan, sopir truk melarikan diri ke pos keamanan di Nuaibutu untuk meminta perlindungan. Pihak korban pun menyusul masuk ke pos polisi untuk meminta pertanggung jawaban atas dua jiwa yang telah menjadi korban kecelakaan itu. Dan tentu pihak korban mengharapkan pihak polisi dapat menangani penyelesaian permasalahaannya secara adil dan benar. Pihak korban meminta pertanggung jawabannya dengan cara kasar karena memang dua nyawa telah menjadi korban. “Protes mereka itu benar dan wajar walau caranya kasar. Pihak polisi hanya melihat kasarnya dalam protes tanpa melihat motif atau alasan masyarakat protes lalu langsung mengeluarkan tembakan dan mengenai 3 orang tertembak. Nama-nama yang tertembak Anton Edowai, Yulius Anouw, Kayus Auwe. Tindakan anggota Brimob tidak profesional, maka masa menganiaya para tukang bangunan hingga korban jiwa,” kata M. Agapa. Lebih lanjut dikatakan, masyarakat tukang bangunan menjadi korban karena pihak polisi mengeluarkan tembahkan kepada pihak korban. Ironisnya, pihak korban malah menambah korban lagi, dimanakah keadilan, keamanan, ketertibaan di republik ini. “Pihak korban mengamuk karena ada korban jiwa, mengapa pihak keamanan tidak menanggapi secara netral ? Mungkinkah masyarakat mengamuk berlebihan kepada pihak keamanan hingga mengeluarkan peluru ? Ataukah masyarakat bertindak pada pihak polisi yang melindungi penabrak ? Hemat kami, pihak korban boleh saja mereka lakukan protes dan minta tanggung jawab sebab nyawa manusia sangat berharga, hanya saja pengamanannya kurang dewasa,” menurut M. Agapa. Drinya menilai kurang dewasa, sebab peluru yang dilepas adalah alat negara. Polisi di lapangan laksanakan instruksi dari atasan mereka sebab polisi menggunakan sistem komando. Masyarakat Kabupaten Dogiyai sebagai warga negara ini, tetap memandang pihak polisi sebagai pihak yang dapat melindungi dan menyelesaikan pertikaian masyarakat secara murni dan merata pada masyarakat universal di publik ini. Di dalam suatu kehidupan masyarakat merasa nyaman ketika ada protective kepada kedua belah pihak yang bertikai. “Tetapi apabila polisi bertindak sepihak saja maka kecemburuan sosial dan permusuhan tetap akan berkepanjangan. Maka, pihak aparat keamanan perlu menyadari baik tentang peranan dan tugas pokok polisi seperti ini,” katanya. Tutur M. Agapa, masyarakat sangat menantikan polisi harus tampil sebagai penengah dan pengayom masyarakat umum. Dalam melaksanakan peranan dan tugas ini tidak perlu menggunakan senjata. Tindakan pengamanan terhadap masyarakat Dogiyai tidak sebanding dengan masyarakat lain yang ada di Jawa, Sumatra, Sulawesi dan sebagainya. Padahal asas-asas negara Indonesia memiliki regulasi yang sangat rapi dan kode etik pengamanan mencakup seluruh rakyat Indonesia cukup baik. “Sebagai pertahanan negara RI patut menjalani dan mentaati asas-asas dasar yang ada dalam Pancasila. Dalam kelima sila dasar negara (Pancasila) sudah jelas dimuat tentang kemanusian adil dan beradab pada nomor urut dua dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia pada nomor lima. Tetapi sayangnya pekerjaan pengamanan oleh polisi di Papua tidak sesuai norma hukum yang berlaku,” katanya.  Menurutnya, tindakan aparat keamanan negara sangat bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di republik ini. Terlihat seolah-olah di Papua ada aturan khusus yang diberlakukan oleh negara dan juga ada setingan oleh kelompok elit tertentu yang secara sistematis sedang mengacaukan situasi umum di Papua. Salah satu buktinya kita lihat dari cara penanganan masalah di Papua dan Papua Barat sangat berbeda dengan luar Papua. Kasus-kasus ringan sampai kasus yang berat di luar Papua ditangani aman, lancar dan serius. Namun sebaliknya yang terjadi untuk penanganan di Papua. Terkait dengan kasus di Dogiyai, lanjutnya, mata internasional tetap tertuju hingga pelosok-pelosok dunia. Manusia tidak sebanding dengan binatang piaraan. Meskipun seburuk-buruknya manusia atau tak menarik penampilannya, semua manusia memiliki hak asasi kemanusiaan yang satu dan sama dihadapan Allah.   “Orang papua butuh tindakan keadilan. Jika anda tidak mau dibunuh tanpa alasan prinsipil, orang Papua yang kotor dan sederhana itu juga mempunyai keinginan yang sama dengan. Disitulah kita sama-sama memiliki hak yang sama itu. Polisi perlu menyadari hal-hal seperti ini dan mari mulai tanggalkan senjatamu dan limpahkan peranan dan tugas menangani masalah masyarakat itu kepada polisi asal daerah setempat. Itu yang masyarakat mengharapkan dan nantikan,” ujarnya. (ist)