NABIRE -  KPPN Nabire mendapatkan apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) RI. Hal ini cukup membanggakan mengingat dari 4.402 unit kerja yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, hanya 486 yang berhasil memperoleh predikat tersebut.

Apresiasi dan Penganugerahan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo bersama Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia. Kegiatan penyerahan predikat WBK/WBBM ini juga merupakan bagian akhir dari rangkaian proses evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, mengingat saat ini masih berada dalam kondisi pandemic covid 19, acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2021 digelar dengan perpaduan antara tatap muka langsung (offline) dan melalui daring (online). 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo dalam sambutannya menjelaskan bahwa konsep birokrasi reformasi merupakan katalisator mewujudkan good and clean governance untuk mendukung pembangunan nasional yang merupakan amanah yang harus diwujudkan sesuai dengan Perpres No. 81 Tahun 2010. Dikatakan Thahjo, ekspektasi Presiden RI terhadap reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang menciptakan hasil, birokrasi yang lincah, dan birokrasi yang making delivered.

“Sasaran reformasi birokrasi kita yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima,” ujar Tjahjo.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang turut hadir secara virtual menyampaikan, bahwa predikat ini diberikan kepada unit kerja pelayanan strategis yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkan budaya kerja birokrasi yang anti-korupsi dan melayani publik dengan prima. “Predikat ini tidak saja sebagai wujud apresiasi tapi juga melambangkan komitmen unit kerja saudara untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani sekaligus bersih dan bebas dari korupsi,” ungkapnya.

Kepala KPPN Nabire, Tiyok Subekti menyampaikan bahwa predikat yang diraih KPPN Nabire diharapkan mampu menjadi pemicu atau semangat para pegawai untuk terus secara konsisten meningkatkan integritas, semangat anti korupsi dan anti gratifikasi serta kualitas pelayanan publik yang prima. Selain itu diharapkan KPPN Nabire dan jajarannya dapat  berperan sebagai role model bagi unit kerja lainnya khususnya di wilayah Meepago. Lebih lanjut Tiyok Subekti mengatakan bahwa predikat WBK ini sebagai langkah awal untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Kami berharap semakin banyak unit kerja khususnya di wilayah Meepago ini yang meraih predikat WBK. Kami akan dengan senang hati berbagi pengalaman kepada unit kerja lainnya bagaimana kami membangun  Zona Integritas menuju WBK ini,” ungkap Tiyok. (Papuapos Nabire)