NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar rapat koordinasi lintas sektoral perangkat daerah pengampu stunting untuk memperkuat sinergi penanganan gizi buruk di daerah. Kegiatan strategis ini berlangsung di Aula Bapperida pada Jumat (28/8/2026) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Sekretaris Bapperida Kabupaten Nabire, Zakeus Petege, SE., MP, saat membuka kegiatan ini menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran unsur pimpinan daerah. Dalam arahannya, ia menyapa seluruh tamu undangan yang hadir dari berbagai instansi dan lembaga mitra.

Ia menegaskan penanganan stunting tidak sekadar menghitung angka penurunan statistik di wilayah Kabupaten Nabire. “Berbicara tentang stunting, tidak berbicara hanya mengkalkulasi angka. Stunting itu berdampak pada hal: bisa dari kesehatan fisik dan dampak ekonomi, produktivitas, juga bisa berdampak pendidikan, ketidakmampuan anak untuk menangkap atau kata-kata baru,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kompleksitas masalah ini menuntut peran aktif dan kerja sama dari berbagai sektor pembangunan. “Dengan demikian penanganan stunting itu membutuhkan penanganan dari berbagai pihak. Tidak bisa hanya kesehatan, karena dampak atau penyebab dari stunting dia bisa banyak hal: bisa kondisi kemiskinan, bisa juga kondisi lingkungan perumahan, kondisi sanitasi lingkungan berkurang,” lanjut Zakeus.

Melalui forum koordinasi ini, pemerintah daerah berharap seluruh elemen dapat merumuskan solusi konkret secara bersama-sama. “Dengan demikian penanganan stunting butuh keterlibatan berbagai pihak. Dengan demikian kita berharap pada kesempatan ini kita bisa duduk berkolaborasi untuk bisa menyusun atau mengidentifikasi masalah-masalah yang belum terselesaikan. Selanjutnya menyusun tindak lanjut untuk mengatasi stunting di Kabupaten Nabire,” paparnya.

Zakeus turut menekankan pentingnya komitmen politik anggaran serta kekompakan antarpemangku kepentingan di lapangan. “Perlu saya garisbawahi bahwa keberpihakan pemerintah terhadap penanganan stunting, peraturan di stunting sangat berpengaruh terhadap penurunan stunting. Berbicara kebijakan harus diikuti dengan dukungan keuangan,” imbuhnya.

Ia menutup sambutannya dengan optimisme agar pertemuan lintas sektoral ini menghasilkan komitmen nyata. “Sesudah ada kebijakan, dukungan keuangan yang ketiga adalah kekompakan dari semua pemangku kepentingan untuk menurunkan stunting. Dengan pertemuan ini saya berharap untuk kita bisa mengenali masalah, teridentifikasi masalah, selanjutnya kita bisa menyusun tindak lanjut untuk mengatasi masalah stunting dan ketiga kita bisa membangun komitmen untuk mengatasi masalah stunting,” pungkas Zakeus sekaligus meresmikan pembukaan acara.

Sementara itu, Senior Program Manager Wahana Visi Indonesia untuk Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia (PASTI) Papua, Julia C. Sagala, memaparkan pentingnya penguatan Tim Percepatan Pencegahan Penanggulangan Stunting (TPPPS).

“Kami dari PASTI Papua mengundang bapak ibu sekalian untuk kita boleh bekerja sama, kita boleh berdiskusi mengenai apa yang kita boleh koordinasikan bersama untuk percepatan pencegahan stunting. Pasti Papua merupakan satu proyek untuk akselerasi penurunan kasus stunting dan peningkatan status gizi di Kabupaten Nabire yang merupakan program penguatan teknis dari Kementerian Kesehatan yang didanai oleh PT Freeport Indonesia dan juga dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia,” ujar Julia.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi serta penjelasan rinci slide demi slide oleh Kabid Sosbud Bapperida Nabire, Louis M. Inggesi, S.Sos., guna memandu jalannya diskusi teknis antarperangkat daerah. (sam)