WAMENA - Penyaluran dana 1 persen (%) dari manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) perlu diaudit, karena penyaluran dana 1% itu sampai saat ini, sudah tidak jelas.

Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PT), Agustinus Anggaibak, S.M, kepada Papuapos Nabire di Hotel Grand Baliem Wamena Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (19/11/25) mengatakan, dirinya minta untuk penyaluran dana 1% dari manajemen PTFI dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) perlu diaudit.  

Lantaran kejelasan penyaluran dana 1% itu sampai saat ini, menurut Anggaibak sudah tidak jelas.

Penyaluran dan pemanfaatan dana 1% ini menurutnya kurang jelas dan perlu dilakukan audit. “Oleh karena itu, saya sebagai pimpinan lembaga kultur mendesak agar segera melakukan audit terhadap penyaluran kepada tujuh suku di Mimika yang miskin di atas kekayaan mereka,” tegasnya.

PT. Freeport Indonesia atau pemilik perusahaan wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat yang punya tambang atau punya gunung dan menyalurkan dana 1%, tapi penyaluran dana 1% ini tidak jelas. Dan juga pemanfaatannya tidak jelas juga. Uang 1% ini sesungguhnya tidak menyentuh kepada masyarakat.

Sehingga pentingnya ada audit terhadap dana penyeluruhan 1% dan juga pemanfaatannya. Karena sampai saat ini dan sudah berapa tahun belakangan ini dana 1% itu diluncurkan, masyarakat yang hidup di pesisir dan juga hidup di pedalaman masih susah di atas tempatnya sendiri.

“Soal pemanfaatan dana 1% itu harus jelas dan nominalnya berapa dan sampai hari ini orang bilang 1% tapi 1% itu angkanya berapa itu tidak jelas,” ujar Agustinus.

Diakuinya, hingga saat ini tidak pernah diketahui itu nominal 1% berapa sekian miliar atau US Dollar yang diberikan kepada masyarakat yang punya gunung. 

“Itu kan tidak pernah terbuka transparansi. Sehingga masyarakat pemilik tambang ini dia bisa tahu. Tapi bilangnya 1%, tapi angka itu berapa tidak pernah itu terbuka," tekannya.

Oleh karena itu, pentingnya dilakukan audit dan juga transparan terhadap pengelolaan dana 1% dan juga penyeluruh dana 1% itu perlu diaudit. “Ini yang saya mendesak untuk dilakukan audit terhadap dana 1% itu,” tandasnya.(rob)