NABIRE - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah (PPT), Agustinus Anggaibak, mengimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua Tengah pasca pesta demokrasi selesai agar tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan politik atau lainnya.

“Saya melihat terkait situasi dan kondisi di Papua Tengah setelah proses demokrasi selesai, telah terjadi konflik dan demo di beberapa kabupaten yang ada di Papua Tengah, seperti di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak. Di Kabupaten Mimika juga ada demo-demo yang dilakukan setelah penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU, situasi di sana ada yang tidak terima dan ada yang terima dengan keputusan tersebut,” ujar Agustinus saat wawancara ekslusif dengan Papuapos Nabire, Kamis (12/12/2024).

Agustinus juga mengharapkan agar seluruh lapisan masyarakat yang ada di Papua Tengah, baik Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP yang berada di kabupaten masing-masing, terutama masyarakat yang berada di Kabupaten Mimika, Intan Jaya dan Puncak agar bisa menahan diri dan tidak mudah terprovokasi, karena proses demokrasi sudah selesai.

“Sebagai Ketua MRP Papua Tengah, saya harap supaya masyarakat tetap menahan diri, sebagai warga negara yang baik tugas kita sudah selesai. Kita sudah datang ke TPS pada 27 November lalu dan kita sudah memilih pemimpin kita dan selanjutanya kita harus percayakan sepenuhnya kepada penyelanggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kita jangan mudah diprovokasi oleh orang-orang atau oknum yang mempunyai kepentingan politik,” harapnya.

Ketua MRP PPT juga menegaskan, kepada seluruh Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Papua Tengah dan Paslon Bupati di kabupaten dan tim suksesnya masing-masing, apabila merasa dirugikan atau ada kecuarangan yang terdapat di lapangan untuk jangan melibatkan atau memprovokasi masyarakat untuk melakukan hal-hal negatif dan terjadi pertumpahan darah.

“Adapun persoalan-persoalan yang merasa dirugikan, tim sukses atau Paslon bupati dan wakil bupati atau calon gubernur dan wakil gubernur semuanya kita serahkan ke tim kuasa hukum masing-masing, sekarang bukan satanya untuk masyarakat lagi jadi jangan memprovokasi masyarakat untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kita serahkan itu semua kepada kuasa hukum atau tim khusus yang sudah disediakan pasangan calon masing-masing untuk menangani hal tersebut dengan benar kepada jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK),” tegasnya. (pal)