NABIRE – Fakta menunjukkan adanya ketidakadilan yang terjadi di berbagai kabupaten kota di Papua. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan yang terjadi di daerah-daerah ibukota kabupaten ataupun juga ibukota provinsi. Demikian dikatakan, John NR Gobai, anggota DPR Papua dalam rilisnya yang diterima media ini.

Kata dia, tentu hal ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat membangun daerahnya. Sarana transportasi mempunyai peranan yang sangat penting di dalam memajukan sebuah daerah. Dan juga khususnya untuk memajukan daerah-daerah yang berada jauh dari ibukota kabupaten yang ada di daerah-daerah pesisir jauh maupun daerah-daerah yang ada di balik gunung.

Terkait bidang transportasi, kata dia, digelar evaluasi dan sinergi terhadap konektivitas transportasi laut di wilayah Papua, Maluku dan NTT, Jumat (24/11/23), di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat. Rapat dipimpin Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI, Dr. Capt, Antoni Arif Priadi, M.Si. Rapat diikuti sejumlah direktur, perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku dan juga Provinsi Maluku Utara.

“Sudah setahun ini saya berjuang untuk menjawab aspirasi masyarakat pesisir Nabire dan Mimika. Saya pulang pergi Kementrian Perhubungan agar ada trayek kapal perintis di beberapa titik di pesisir Mimika dan Nabire,” ujar Jhon Gobai.

Kata dia, dalam pertemuan ini telah didapat sebuah kesimpulan dari kementrian untuk adanya pelabuhan singgah baru kapal perintis di Mimika dan Nabire, Provinsi Papua Tengah.

“Telah direncanakan oleh Kemenhub RI tambahan pelabuhan singgah di Nabire di Yaur, Teluk Umar dan Wapoga dan sudah koordinasi dengan Dishub Papua Selatan untuk ditambah pelabuhan singgah dari kapal perintis di daerah Mimika untuk Dermaga Jita dan Pomako,” ujarnya. (PPN)