NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerahnya. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan modal usaha menjadi salah satu strategi untuk mengurangi angka kemiskinan ekstream.

Pada periode tahun 2023-2024, tercacat adanya penurunan kasus yang signifikan di beberapa kabupaten, antara lain Kabupaten Dogiyai dari 49.362 kasus menjadi 25.144 kasus atau turun (19,8%), Kabupaten Puncak Jaya dari 46.172 kasus menjadi 25.396 kasus atau turun (19,5%) dan Kabupaten Nabire dari 43.576 kasus menjadi 16.735 kasus atau turun (15,3%). Hal itu seperti diungkapkan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus Provinsi Papua Tengah, Ukkas, S.Sos.,M.K.P, saat membuka Rakor Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstream, Senin (2/12/2024).

Ukkas ketika membacakan sambutan Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik dalam Rakor tersebut menerangkan, kemiskinan ekstrem salah satu tantangan serius dihadapi bersama. Data menunjukkan bahwa masyarakat yang berada dalam kategori ini hidup di bawah standar kesejahteraan minimum, seringkali tanpa akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, bahkan kebutuhan pokok seperti makanan dan tempat tinggal layak.

“Situasi ini memerlukan upaya bersama terencana, terintegrasi dan berkelanjutan. Hari ini, kita berkumpul untuk menyelaraskan langkah, memperkuat kolaborasi dan mencari solusi inovatif dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan arahan pemerintah pusat maupun daerah," ujarnya.

Ukkas menyampaikan, dengan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat sipil, tantangan besar ini dapat diatasi bersama. Kemenko PMK RI telah mengeluarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstream (P3PE) periode tahun 2024-2024.

Dimana data P3PE periode tahun 2023-2024 dari Kemenko PMK RI yang diolah Bapperida, menyebutkan, Kabupaten Nabire jumlah kasus sebanyak 16.735. Kabupaten Puncak Jaya 25.396 kasus, Paniai jumlah kasus 7.050, Mimika 11.034 kasus, Puncak 31.904 kasus, Dogiyai 25.144 kasus, Intan Jaya 4.416 kasus dan Kabupaten Deiyai sebanyak 8.104 kasus.

Lanjutnya, tahun 2022 terdapat 267.129 kasus, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 129.783 kasus, maka telah terjadi penurunan kasus sebanyak 137.346 atau sebesar 9%. “Langkah konkret Pemprov Papua Tengah dalam penanganan penghapusan kemiskinan ekstrem selama periode 2023-2024, yakni dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp321,6 miliar untuk program penanganan ekstream, termasuk BLT dan penanaman modal usaha. Lalu memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan berbasis data yang akurat dan implementasi kebijakan yang tepat sasaran serta penguatan koordinasi antar instansi," terangnya.

Adapun kunci keberhasilan yang diraih, kata Ukkas, adanya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat perlu bersatu padu dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategis.

“Dalam momentum ini saya mengharapkan adanya evaluasi kebijakan yang telah berjalan, menyusun rencana kerja yang strategis dan inovatif dan memastikan implementasi program yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin ekstrem," pungkasnya.(rob/hum pemprov)