NABIRE – Pernyataan mengejutkan datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, saat rapat bersama di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Jumat (16/6/23) malam. Terkait dengan seleksi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, kata dia, datanya akan dikembalikan ke provinsi karena belum dilakukan uji public.

“Terkait dengan hasil seleksi MRP Papua Tengah, tadi Pak Sekda Papua Tengah katakan telah disampaikan hasilnya ke Kemendagri. Kemarin kami sudah rapatkan untuk mengembalikan data yang sudah disampaikan kepada Kemendagri. Karena tidak didasarkan pada uji public, belum dilakukan,” ujar Wamendagri John W. Wetipo. Untuk 

Dikatakan, untuk mengeleminir masalah di masyarakat, nama-nama yang sudah disampaikan ke Kemendagri akan dikembalikan kepada pemerintah provinsi untuk dilakukan uji publik. Nanti hasil uji publik itu baru disampaikan kepada Kemendagri untuk diberikan persetujuan. Karena kapasitas Kemendagri, kata dia, tidak menentukan calon anggota MRP yang diusulkan. 

“Kesan sekarang ini, dari Timsel mengatakan bahwa seolah-olah Kemendagri yang menentukan keanggotaan MRP. Saya khawatir karena dianggap begitu kemudian diframing lalu saya yang disalahkan karena seolah-olah saya yang mengatur di Kemendagri untuk menentukan keanggotaan MRP. Jadi tidak ada Kemendagri untuk menentukan anggota MRP. Karena itu kita kembalikan hasilnya untuk dilakukan uji publik,” katanya. 


Dua DOB Belum Siapkan Anggaran untuk MRP


Disampaikan Wamendagri John W. Wetipp, terkait dengan MRP ada dua provinsi DOB di Papua yang belum mengalokasikan anggaran, yaitu provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan. 

“Kalau kita sekarang kita dalam proses seleksi MRP kemudian kita harus belanja gaji mereka dengan fasilitas lain kita mesti harus ada anggaran. Kemarin kita komunikasi dengan Dirjen Keuda untuk kita ambil dari dana tamabahan kita akan fasilitasi untuk bagaimana berikan solusi kepada provinsi di Papua Pegunungan dan Papua Selatan,” ujarnya.

Kalau untuk Provinsi Papua Tengah, kata dia, sudah ada dialokasikan anggarannya. 

“Yang jadi pertanyaan, kalau anggarannya sudah ada nanti mereka akan berkantor dimana ? Saya ingin Pak Sekda laporkan ke Ibu Pj Gubernur untuk kita segera petakan program prioritas yang mana. Karena waktu sangat mepet, di tahun depan bulan Februari kita masuk Pemilu Serentak, kalau orang sibuk politik hal-hal lain bisa dilupakan,” ujarnya. (ros)