JAYAPURA,- Gubernur Papua Lukas Enembe berkomitmen menjaga 90 persen hutan Papua agar tetap lestari. Oleh karena itu, komitmen tersebut menjadi acuan dasar dalam pembukaan lahan perkebunan di Provinsi Papua. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua, Jhon Nahumury kepada wartawan di Jayapura, Senin (5/2). Ia menjelaskan, selama ini untuk pembukaan lahan perkebunan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait semisal Bappeda untuk tata ruang perkembangan lahan perkebunan, lalu pertanian untuk jenis tanamannya, kehutanan bagaimana kawasan hutannya apa masuk kawasan hutan lindung, kawasan produksi, atau kawasan APL, lalu dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) bagaimana Amdalnya. "Bagaimana areal itu kita sinkronkan, sebelum dikeluarkan ijin. Sehingga tidak ada tumpang tindih kawasan dan peruntukannya. Jadi kami berikan pertimbangan tekhnis, nanti kalau oke, baru kita limpahkan ke badan perijinan terpadu, untuk pengeluaran ijinnya," jelas Nahumury. Terkait pemetaan lahan perkebunan, Nahumury mengaku pihaknya selama ini mengacu pada data geospasial yang dikeluarkan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional ( Bakosurtanal) atau yang sekarang telah berganti nama menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG) "Selama ini kita pakai Bakosurtanal. Namun karena ada perubahan seperti kebijakan gubernur untuk mempertahankan hutan Papua 90 persen itu harus jadi acuan. Selain itu masukan dari pihak terkait maka dikeluarkan peta jadi yang menjadi acuan sub sektor bahwa peraturan dibawah tetap mengacu pada peraturan diatas," paparnya. "Secara nasional kita susun dengan kementerian pertanian dan bakosurtanal untuk menyusun semua sudah terintegrasi, dan saling keterpaduan," bebernya lagi. Sementara itu terkait sinergitas dengan instansi terkait termasuk pemerintah pusat, diakui Nahumury, selama ini berjalan dengan baik. "Kita komunikasi dengan instansi pemda dan kementerian berjalan baik. Dan selama ini tidak ada kesulitan untuk pemetaan lahan karena kita sudah terpadu," aku Nahumury seraya menambahkan sebelum era kepemimpinan Lukas Enembe semua intansi masih berjalan sendiri sendiri. "Kita lihat ada beberapa kabupaten yang terpaksa kita tolak ijin pembukaan lahan, karena ternyata setelah berkoordinasi tidak bisa karena masing masing dinas tidak terpadu,"tutupnya.