NABIRE – Hj Katherin Maruanaya memimpin kelompok anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire melaksanakan hearing ke kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Distrik Nabire Barat.

Anggota DPRD Nabire beranggotakan lima orang melaksanakan hearing bersama Kepala BPP Nabire Barat, Wanggar dan Yaro di Kantor BPP Nabire Barat, Selasa (10/11).

Ketua Kelompok Anggota DPRD, Hj Katherin Maruanaya kepada penyuluh pertanian mengatakan anggota dewan datang bertemu dengan pelaksana teknis bidang pertanian di lapangan untuk menampung aspirasi dan keluhan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai bahan masukan bagi anggota legislatif saat pembahasan kegiatan dan program pemerintah daerah.

Anggota dewan bertemu dengan PPL untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di lapangan.

Anggota kelompok, H Muh Iskandar yang juga Wakil Ketua II DPRD Nabire mengatakan kegiatan hearing anggota dewan dilaksanakan setiap bulan untuk menyerap aspirasi langsung dari lapangan di tengah masyarakat.

Aspirasi tersebut diperjuangkan oleh dewan melalui pembahasan program dan anggaran bersama eksekutif sebagai bahan penyusunan kegiatan dan program pemerintah daerah setiap tahun anggaran.

Muhammad Iskandar yang sudah 6 tahun menjabat anggota DPRD Nabire ini mengaku baru pertama kali bertemu langsung dengan PPL yang bersentuhan langsung dengan bidang pertanian di daerah ini.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa petugas PPL Pertanian di lapangan mengeluh, selama ini tidak pernah dilibatkan di dalam pelaksanaan program dan kegiatan pertanian yang bersentuhan langsung ke petani.

PPL dilibatkan ketika pemerintah melalui Dinas Pertanian membutuhkan data dan ada masalah di lapangan.

Oleh karen itu, selama ini PPL ibarat kena getahnya saja, tanpa merasakan manfaat dari program pertanian di daerah ini.

PPL Pertanian juga mempersoalkan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi kebutuhan petani di daerah ini, dimana pupuk yang disediakan oleh penyalur tidak sesuai dengan kebutuhan petani dan persediaan pupuk tidak mencukupi kebutuhan petani.

Untuk menjawab kendala yang dihadapi PPL seperti kebutuhan pupuk dan produktifitas petani, Wakil Ketua II DPRD Nabire, Muh Iskandar mengatakan, untuk menetapkan kebutuhan pupuk dan hasil produksi pertanian, dibutuhkan data yang baik antara kebutuhan pupuk subsidi oleh petani dan berapa besar produksi dari masing-masing komiditas.

Apabila ada data yang benar, berapa banyak pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani di daerah ini bisa ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga distributor menyediakan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani.

Oleh sebab itu, Iskandar meminta para penyuluh untuk menyiapkan data seluruh petani di masing-masing lingkngan binaan dan menghitung kebutuhan pupuk oleh petani setiap kali penanaman sehingga pemerintah bisa menghitung berapa banyak kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani di daerah ini.

Pengurangan jumlah bantuan pupuk bersubsidi kepada petani, anggota DPRD, Rohedi M Cahya mengatakan tidak hanya dirasakan di Nabire tetapi hampir merata di seluruh Indonesia.

Karena pengurangan dana akibat Covid-19, pengurangan dana APBN di Kementerian juga dirasakan oleh Kementerian Pertanian sehingga terjadi pengurangan sekitar Rp.5 trilyun sehingga berdampak pada pengadaan pupuk bagi petani.

Menyinggung keluhan PPL, anggota dewan Clemens Danomira meminta supaya PPL Pertanian membangun koordinasi dengan Dinas Pertanian, agar kendala yang dihadapi selama ini diatasi bersama.

PPL juga diminta mengawal usulan kebutuhan yang disampaikan kepada pemerintah melalui Dinas Pertanian.

Anggota dewan, Karel Tabuni menilai, tidak akan menemukan solusi selama tidak ada pertemuan bersama antara PPL yang berhadapan langsung di lapangan dengan pemerintah, Dinas Pertanian.

Oleh sebab itu, solusi harus ada pertemuan antara PPL, Dinas Pertanian dan DPRD sehingga bisa msalah yang dihadapi selama ini bisa diatasi bersama.

Ketua kelompok, Hj Katerin Maruanaya dan Wakil Ketua II DPRD Nabire, H Muhammad Iskandar menilai harus pertemuan antara PPL dan Dinas Pertanian dimediasi oleh dewan untuk menjawab sejumlah keluhan dari lapangan.

Katherin Maruanaya dan Iskandar berjanji akan ada pertemuan bersama, awal Desember mendatang.(ans)