NABIRE - Anggota PPD, PPS dan KPPS, diterima menjadi perpanjangan tangan KPU untuk melaksanakan pesta demokrasi Pileg 9 April lalu, di tingkat distrik, kampung dan RT/RW ke-10 distrik, bekerja dengan baik hingga pelaksanaan dapat berjalan aman, lancar dan terkendali. Namun selama diterima hingga saat ini tidak dibayarkan honor oleh Sekretaris KPU Dogiyai. Ini menjadi hal aneh yang telah terjadi di Dogiyai. Demikian dikatakan Ketua PPD Distrik Mapia Tengah, Yulianus Degei, ditemui media ini, Minggu (8/6) di kediamannya.   Dikatakan Yulianus, setiap kegiatan selama Pileg berjalan tidak dilakukan pemahaman pendidikan politik yang baik, sosialisasi, pelatihan, cara pencoblosan tidak pernah diakomodir dan dibekali dengan suatu materiil maupun finansial. Itu dikatakan semuanya dikemas di dalam peti emas oleh Sekretaris KPU. Di situlah terlihat sikap, perilaku dan tindakan kepribadian menjadi amoral dalam pengabdiannya sebagai penyelenggara Pemilu dan tempat ajangnya money politic. Dikatakan, sejak tanggal 7 April 2014, Sekretariat KPU Kabupaten Dogiyai semua anggota PPD, PPS dan KPPS dari 10 distrik menyampaikan kepada Sekretaris KPU Dogiyai saat itu karena akan membayar honor setelah berapa kegiatan yang dilalui. Akhirnya tanggal 7 April telah disetujui pembayaran honor PPD dan PPS selama 4 bulan terhitung dari bulan Oktober 2013 hingga Januari 2014. Dan 1 bulan untuk honor KPPS akan dibayar setelah Pileg dilaksanakan. Pada awal tanggal 8 April 2014, di depan pihak kepolisian juga sambil mengakui buktinya akan dibayar oleh Sekretaris KPUD Dogiyai, bahwa dana operasional Pileg sudah ada dan akan dibayarkan honor PPD, PPS untuk 4 bulan yang belum dibayar mulai terhitung dari bulan Februari hingga Mei 2014. Dan 1 bulan untuk KPPS bulan Mei. Dana operasional setelah Pileg berlangsung juga akan dibayar bersamaan dengan honor 4 bulan hingga belum dibayar sampai hari ini. Lanjutnya, ketua PPD seluruh anggota PPD, PPS dan KPPS dari awal bulan Mei 2014 telah menunggu Sekretaris KPU Dogiyai dan 5 anggota komisioner KPU untuk melakukan pembayaran haknya. Karena sesuai mekanisme yang tepat itu belum melakukan rapat pleno penetapan kursi DPRD, seharusnya sudah dibayar honor. Namun hal itu tidak terakomodir, kini sudah masuk bulan Juni 2014, tinggal beberapa hari lagi akan masuk Pilpres. “Sesuai penyampaian tidak terakomodir harapan hak, kami sangat kecewa yang kami alami dan rasakan semenjak kami dilantik menjadi anggota PPD, PPS sampai dengan akhir Pileg ini. Selaku Sekretaris KPU honor dan dana operasional Pileg dikemanakan ? Kami akan menuntut dengan tegas akan dibuat 8 poin pernyataan sikap yang kami lakukan dan sudah diajukan kepada pihak berwajib. Pernyataan sikap itu kepada Kapolres Nabire, Wakaporles Nabire, Kasat Intel Nabire dan Kasat Reserse Nabire,” kata Yulianus. Kedelapan poin pernyataan sikap itu, pertama, kami tidak mengakui atas semua pembicaraan selaku Sekretaris KPU Dogiyai dan dibuat data pembohongan publik dan palsu. Kedua, kami menolak dengan tegas apabila dana Pileg untuk honor PPD, PPS dan KPPS dibayar bersamaan dengan Pilpres. Ketiga, kami minta rekening koran dari KPPN. Keempat, segera dibayar honor sebelum Pilpres berlangsung. Kelima, segera dibayar dana operasional yakni, Rapat Pleno Hasil Rekapan Penetapan Suara di tingkat KPU, dana konsumsi selama Rapat Pleno Hasil Rekapan Penetapan Suara dan dana trasportasi antar rekapitulasi suara dari tingkat PPD ke KPUD. Keenam, selaku sekretaris tidak mampu bayar itu segera diperintahkan oleh bendahara. Ketujuh, apabila hak honor kami tidak dibayar itu kami akan mengambil suatu tindakan yang tegas yang bersifat hal negatif. Delapan, kami seluruh anggota PPD, PPS dan KPPS 10 distrik akan memerintahkan masyarakat Kabupaten Dogiyai untuk mengambil tidak aktif bagian dengan  Pilpres pada bulan Juli mendatang (BOIKOT) atau (GOLPUT) saja. (modes)