Jika MBG Dipaksakan Jalan, Pemerintah Dinilai Remehkan Tanggung Jawab Ortu
NABIRE - Kepala Suku Besar Wilayah Adat Meepago, Melkias Keiya, SH, berpendapat, jika pemerintah paksakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan, maka pemerintah juga dinilai telah meremehkan tanggung jawab Orang Tua (Ortu) untuk menafkahi anak-anaknya.

NABIRE - Kepala Suku Besar Wilayah Adat Meepago, Melkias Keiya, SH, berpendapat, jika pemerintah paksakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan, maka pemerintah juga dinilai telah meremehkan tanggung jawab Orang Tua (Ortu) untuk menafkahi anak-anaknya.
Untuk itu, berharap kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, SH dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley agar duduk bersama delapan bupati, Ortu murid dan juga pihak sekolah untuk mencari solusi yang terbaik soal program MBG ini.
Apabila program MBG dijalankan sesuai kebijakan pemerintah pusat, maka selaku kepala suku meminta agar program MBG tidak dikelola oleh pihak ketiga, tetapi sebaiknya langsung d0tangani pihak sekolah masing-masing di bawah pengawasan Badan Pangan Nasional (BPN) agar terkontrol.
Sebab, serba salah juga jika ini kebijakan presiden yang wajib kita laksanakan di setiap daerah, namun sudah muncul di mana-mana anak-anak sekolah penerima manfaat dari program MBG telah membuat aksi penolakan dan mereka (anak-anak) meminta program pendidikan gratis.
Demikia isi siaran pers yang dikirim Melkias Keiya, via WA kepada Papuapos Nabire, Sabtu (1/03/25), seraya menambahkan, kalau bicara dari pengalaman yang ada selama ini, di Papua secara umum tidak butuh makanan bergizi, tetapi butuh biaya pendidikan gratis.
Sehingga untuk mencari solusi, hal ini menjadi tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah bersama delapan bupati yang mana harus duduk bersama dengan orang tua murid dan juga dewan guru dari semua satuan jenjang pendidikan, agar kebijakan program MBG dapat dijalankan atau tidak secara khusus di Provinsi Papua Tengah.
Karena telah dinilai sejumlah pihak termasuk Ortu yang mengatakan, jika pemerintah paksakan kebijkaan program MBG dijalankan, berarti pemerintah dinilai meremehkan tanggung jawab orang tua dalam rumah tangga untuk mencari makan dan menafkahi anak-anaknya.
“Kita butuh pertimbangan dan sosialisasi yang jelas kepada anak-anak selaku penerima manfaat dari program MBG, tetapi juga orang tua murid agar kelak terjadi apa-apa diluar dugaan kita, jangan saling melemparkan tanggung jawab dan saling menuding satu sama lain,” tandasnya.(des)
Bagikan artikel ini



