NABIRE - Inspektorat Provinsi Papua Tengah mengintensifkan pemeriksaan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi. Fokus utama inspeksi yang telah berjalan sejak awal Januari 2026 ini adalah pemeriksaan kas dan inventarisasi persediaan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengawasan internal guna memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hingga saat ini, proses pemeriksaan dilaporkan masih terus berlangsung. 

Kepala Inspektur Provinsi Papua Tengah, Apniel Pongtuluran, S.Kom., MM, menjelaskan meskipun tim telah bekerja sejak awal tahun, progres pemeriksaan belum sepenuhnya tuntas. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait kelengkapan administrasi yang harus diserahkan oleh masing-masing OPD kepada tim pemeriksa.

Apniel mengungkapkan, salah satu hambatan utama adalah dokumen pendukung yang diberikan oleh pihak OPD belum dinyatakan lengkap. Dokumen-dokumen tersebut sangat krusial sebagai basis data validasi sebelum tim inspektorat memberikan penilaian akhir. 

Tanpa kelengkapan berkas yang memadai, proses verifikasi terhadap arus kas dan fisik persediaan barang di tiap instansi tidak dapat dipastikan keakuratannya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah kini mengejar tenggat waktu penyusunan laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, data realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan. 

Apniel menekankan pentingnya sinergi dari seluruh pimpinan OPD agar lebih kooperatif dalam menyajikan data yang dibutuhkan demi kelancaran proses audit internal ini.

"Harapan kami dalam minggu ini semua sudah harus clear (selesai). Hal ini penting agar penyusunan laporan keuangan dalam bulan ini dapat berjalan tepat waktu," tegas Apniel saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/02/2026). 

Dengan penyelesaian tepat waktu, diharapkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat disajikan secara profesional dan memenuhi standar akuntansi pemerintahan.(sam)