NABIRE - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014, 2015-2019, 2020-2024, 2025-2029 serta masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. IDI merupakan kerja bersama instansi pemerintah, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Pemerintah Daerah.

"IDI adalah Fact-Based Information, bagian dari upaya mengembangkan aculture of e vidence-based decision making. IDI disusun dengan melibatkan elemen masyarakat di luar pemerintah seperti perguruan tinggi dan LSM," dikatakan Ketua Tim Ketahanan Sosial dan Desa Cantik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Mety Irjayanti, di Guest House pada Rabu (25/2/2026).

Mety menjelaskan bahwasannya IDI juga merupakan indikator di suatu wilayah tersebut yang mana akan mempengaruhi para investor bisa menilai daerah tersebut aman atau tidak, kemudian dari sisi politik, hukum dan mampu mendukung investor bisa masuk dan ketika investor masuk ada lampu hijau dalam hal peningkatan ekonomi yang lebih baik.

"Sumber data IDI, berupa dokumen di mana di dalamnya terdapat, Perda, Pergub, Perbub, surat edaran. Portal berita online diperoleh dengan scraping data 15.000 media massa online dengan intelligence media analysis (MA). Focus Group Disccussion (FGD) untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari stakeholder," ujarnya.

Ia menambahkan di tahun sebelum 2024, BPS melakukan namanya coding koran di mana sebelum adanya berita online dan BPS pada waktu itu membeli koran dan membaca setiap hari lalu kemudian mencari berita yang menggambarkan serta menghambat demokrasi, berpendapat, berkumpul, berkeyakinan, yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat pemerintah, contohnya tentang demo anarkis.

"Dengan kemajuannya teknologi AI itu sangat memberikan kami dari BPS pusat, untuk mendapatkan berita portal berita online dan untuk portal berita online ini dari teman-teman BPS pusat, jadi kami di BPS Provinsi tinggal menerima kumpulan berita yang sudah diperoleh berita online dan akan kami filter," katanya.

Ia menambahkan apakah berita-berita atau peristiwa yang terjadi bulan Januari sampai bulan Desember 2025, itu masuk dalam indikator IDI. beberapa peristiwa atau kejadian yang sudah di filter tidak semuanya masuk dalam indikator IDI, di mana harus jelas kejadiannya dan masuk dalam kategori 5W+1H.(edi)