NABIRE - Sehubungan dengan program kerja organisasi kemasyarakatan perkumpulan Hidup Petani Nyata atau (Hipeta) Kabupaten Nabire untuk motivasi, edukasi dan pendampingan, maka Jumat (1/8/25), Hipeta menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Penandatangan nota kesepakatan ini juga untuk melaksanakan sertifikasi lahan pertanian milik anggota Hipeta dan mendukung program ATR/BPN, yaitu aset dan akses.

Ketua Hipeta, Kristovel Mara, A.Md.,Tek, kepada Papuapos Nabire mengatakan, sosialisasi dan diskusi sudah dilakukan sejak tahun 2024 dan sebagai Ketua Hipeta dirinya membentuk tim kerja dan menunjuk Mery C. Yoweni, SH.,MH, sebagai ketua tim kerja dan Julgagarin Numberi, SH, sebagai sekretaris tim kerja.

Selanjutnya, Zadrckh M. Yoweni, anggota tim kerja untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi lahan-lahan pertanian di Distrik Makimi.

Sosialisasi, diskusi bersama masyarakat anggota Hipeta, tambahnya, dilakukan selama kurang lebih setahun untuk memastikan kepemilikan lahan milik anggota Hipeta di wilayah Distrik Makimi.

"Puji Tuhan, pertengahan 2025 kami menetapkan Maniwur Land di Kampung Manunggal Jaya Makimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah sebagai lahan percontohan bagi program Hipeta dan ATR/BPN," imbuhnya.

Ia menambahkan, program ini diusulkan sebagai lahan ruralisasi atau perpindahan penduduk dari kota ke kampung atau yang sering disebut transmigrasi lokal melalui Dinas ESDM, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tengah sebagai solusi bagi keluarga yang belum memiliki rumah tinggal dan lahan usaha di atas lahan milik Kepala Dusun II Makimi, Markus Imbiri/Yoweni.

Adapun penyerahan 541 dokumen persyaratan sertifikasi lahan pertanian dan pemukim Maniwur Land kepada ATR/BPN merupakan upaya Hipeta untuk mendukung program kerja pemerintah, baik di tingkat kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.

Selaku Ketua Hipeta mengharapkan, agar program ini dapat berjalan dengan baik untuk membuka sentral ekonomi baru di Ibu Kota Provinsi Papua Tengah sebagai areal ketahanan pangan yang dapat dijadikan roll model bagi pemerintah.(rob)