JAYAPURA,- Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan bisa saja kebijakan memberikan  100 persen dana otonomi khusus untuk masyarakat di Kabupaten/Kota.  “Kita tidak pakai 10 persen lagi. Akan tetapi 100 persen untuk masyarakat. Ini Bisa.  Tetapi kita harus mempunyai data base harus kuat, sehingga tidak lagi kelaparan dan penyakit apapun yang terjadi di Papua,”katanya sesaat sebelum menutup Rapat kerjadi para bupati/walikota se Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Kamis (8/2) malam. Pernyataan gubernur ini disampaikannya menyusul pernyataan Dirjen Otonomi Daerah bidang administrasi dan kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI Eko Sadewo saat memberikan paparannya mewakili Mendagri di Rakerda para Bupati.  Eko Sadeow  mengatakan rencananya di tahun depan pemerintah pusat akan memberikan dana otsus sebesar 90 persen kepada kabupaten/kota. Sedangkan untuk provinsi mendapat 10 persen. Dikesempatan itu Gubernur ingin menyampaikan terima kasih kepada semua bupati/wakil bupati, walikota dan wakil walikota, Dandim, Kapolres, Pemerintah Provinsi Papua. pimpinan SKPD yang ikut andil dalam Rakerda ini. “Pemerintahan tidak akan berakhir. Akan tetapi yang namanya Lukas Enembe ada waktunya akan berakhir sesuai masa jabatannya. Ada 5 – 10 tahun. UU sudah jelas tetapi pemerintahan tidak akan pernah berakhir. Siapapun orangnya Kita siapkan secara baik apa yang kita kerjakan dan akan dipertanggungkan kepada rakyat dan akan melanjutknaa generasi selanjutnya. Untuk itu dirinya berharap dengan data yang diberikan para bupati/walikota di forum ini dapat dijadikan sebagai kebijakan 5 tahun berikutnya. “Saya berharap data ini sudah masuk semua di panitia. Print dan berikan kepada saya untuk apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kita akan perbaiki data yang sudah masuk dari yang  bapa ibu bupati dan walikota sudah menyampaikan. Data ini Pak Sekda bersama SKPD segera disiapkan untuk menjadi dokumen resmi internal Pemerintah Provinsi Papua. Sehingga menjadi program yang bisa kita terapkan berikutnya,”tukasnya. Sementara itu ditempat yang sama kepada wartawan Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen selaku Ketua Panitia menjelaskan, hasil Rakerda yang berlangsung selama dua hari ini. Diantaranya tentang data Orang Asli Papua di Provinsi Papua  sangatlah memprihatinkan. Dimana sejak Irian Barat bergabung dengan NKRI belum ada data tentang berapa jumlah OAP. “Sejak kepemimpinan bapak gubernur dan wakil gubernur. Menghimbau dan menekankan kepada para bupati agar memberikan data yang jelas secara terperinci tentang jumlah OAP Kedua kebijakan gubernur yakni memberikan kebijakan viskal yang sangat representatif yakni memberikan 80 persen dana otsus kepada kabupaten/kota. Dimana dalam Rakerda ini para bupati/walikota menyampaikan apa yang telah dilakukan dengan dana otsus dan apa yang menjadi kendala di  daerah mereka masing – masing. Disamping itu juga gubernur ingin mengetahui seperti apa pelaksanaan Perdasi pelarangan miras. “Ini upaya yang dilakukan bapak gubernur untuk menyelamatkan OAP di atas tanah ini. Oleh bupati dan walikota semua data telah diserahkan,”tukasnya. Nantinya data ini akan dihimpun dan akan dibuat suatu matriks dalam laporan secara lengkap kepada gubernur tentang apa yang telah dilakukan oleh kabupaten/kota. Terkait OAP kedepannya dengan data yang ada secara valid. Akan ada kebijakan yang akan diambil. Dimana tentunya akan berorientasi kepada OAP terkait dengan otonomi khusus. Seperti diketahui  semalam, Gubernur Papua Lukas Enembe secara resmi menutup Rapat Kerja Daerah para bupati/Walikota se Papua, yang ditandai dengan pukul tifa.