NABIRE – Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibawa pemerintahan Presiden Prabowo Subiyanto di tuntut Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) untuk menutup PT. Freepot Indonesia yang telah penguasai, dan beroperasi selama 58 tahun di bumi Nemangkawi, tanah Papua.

Sebagai bentuk tuntutan kepada negara para mahasiswa kota study Nabire, ibu kota provinsi Papua Tengah yang tergabung dalam FIM WP mengelar aksi demontrasi dalam pengawalan ketat pihak kepolisian Polres Nabire. Senin, (7/4/25) siang.

Yance Pogau Koordinator Lapangan Aksi Tutup Freeport, ketika membacakan pernyataan sikap berisi 6 (enam) poin tuntutan tersebut menegaskan, Freeport selama 58 tahun pengusaan Summber Daya Alam (SDA) di bumi Nemangkawi. Konon katanya tak ada satu pun dampak positif yang signifikan untuk warga pribumi Amungsa (rakyat Papua). 

“Padahal sampai saat ini (2025) Freeport beroperasi kekayaan rakyat Papua ini telah dieksploitasi hingga mencapai 1,7 miliar ton, dari total 3,8 miliar ton sejak Kontrak Karya II tahun 1991, dengan persentase 165 biji ton per hari. Akan tetapi tak berarti bagi rakyat Papua, dan rakyat Papua menikmati limbah yang dihasilkan,”beber Yance.

Yance menyebutkan, Freeport berhasil meraup keuntungan sebesar 116 Miliar per hari. Selama kontrak karya Freeport berjalan, atas nama stabilitas kapilitas pemerintah Indonesia di jadikan tameng dalam melindungi kepentingan, dan kedaulatab Freeport atas tanah Papua. 

“Freeport berhasil meraup keuntungan sebesar 116 Miliar per hari dan selama Kontrak Karya Freeport berjalan, maka demi stabilitas kapitalis besar ini, pemerintah Indonesia dijadikan tameng dalam melindungi segenap kepentingan, dan kedaulatan Freeport atas tanah Papua,”tukasnya.

Lantaran itu, FIM-WP menyatakan, bahwa mencegah konflik kemanusiaan yang berkepanjangan, Kami menuntut : (1), Tutup Freeport, dan kembalikan hak kedaulatan rakyat Amungsa demi mencegah konflik kemanusiaan yang berkepanjangan di Tanah Papua, (2), Hentikan Operasi militer dan Tarik Militer Organik dan Non Organik di seluruh Tanah Papua, (3), Hentikan Proyek Strategi Nasional (PSN) di Merauke, (4), Tutup Segala perusahan ilegal di seluruh tanah air west Papua, (5), Hentikan revisi RUU TNI yang justru merusak citra demokrasi dan penegakan Hukum, dan (6), Berikan Hak Penentuan Nasib sendiri sebagai solusi demokratik. (you)