NABIRE - Forum Group Disccussion (FGD) pada Rabu, (25/2/2026), yang dilakukan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dilakukan untuk melihat kinerja Gubernur, yang mana akan dinilai oleh pusat. Terkait kinerja tersebut tentu melewati tahapan klarifikasi dan tindak lanjut yang di mana harus dikonfirmasi kembali.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah, Natalis N. Tekege mengatakan konfirmasi dan klarifikasi tersebut harus dicek dan dipastikan. Karena, bisa saja angka indeks naik akan tetapi situasi di lapangan tidak menggambarkan indeks tersebut dan itu yang tidak boleh. Maka dari itu perlunya konfirmasi kembali, sehingga angka indeks tersebut betul-betul mendapatkan situasi yang ada di lapangan.

"Melalui FGD ini kita menegaskan pentingnya, sinergi antara pemerintah daerah penyelenggara Pemilu, aparat keamanan, akademisi, organisasi masyarakat serta pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas politik, menegakkan supremasi hukum serta menjamin informasi publik," ujarnya di Guest House, pada Rabu (25/2/2026).

Ia menjelaskan, hasil diskusi yang dihasilkan hari ini akan menjadi dasar strategis bagi kesatuan bangsa dan politik Papua Tengah dalam merumuskan langkah kebijakan program koordinasi lintas sektor, guna memperkuat tata kelola demokrasi dan menjaga persatuan di tengah masyarakat Papua Tengah.

"Ada beberapa catatan tadi yang perlu dikonfirmasi, sehingga angka indeks itu betul-betul menggambarkan kita punya kondisi di Papua Tengah, sehingga tidak hanya menjadi beban bagi Papua Tengah, tetapi menjadi gambaran bagi pemerintah pusat terhadap situasi kondisi perkembangan demokrasi di Papua Tengah," pungkasnya.(edi)