NABIRE - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), Diben Elabi, mengeluarkan pernyataan tegas mendesak pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk segera mengintervensi konflik saudara yang pecah di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika. 

Diben Elabi meminta seluruh pemangku kepentingan tidak menutup mata dan segera melakukan koordinasi nyata di lapangan guna menghentikan pertikaian yang tengah berlangsung.

Dalam seruannya, Wakil Ketua I DPRPT menekankan pentingnya kehadiran sosok pemimpin di tengah krisis, mulai dari pejabat gubernur, bupati hingga pimpinan kepolisian di tingkat daerah. 

Ia berharap Kapolda Papua Tengah dan Kapolres Mimika segera mengambil tindakan tegas melalui penegakan hukum positif. Hal ini dinilai krusial agar konflik serupa tidak terus berulang dan menjadi preseden buruk bagi stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah.

Melalui unggahan di akun media sosial TikTok pribadinya, Diben meminta adanya koordinasi lintas sektor yang cepat dan terukur. Ia berharap pemerintah tidak hanya memantau dari jauh, tetapi hadir langsung di Timika untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang bertikai. Langkah ini dianggap sebagai satu-satunya cara efektif untuk meredam emosi massa dan menginisiasi proses perdamaian yang berkelanjutan.

Legislator Papua Tengah ini juga mengecam keras segala bentuk kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa manusia. Menurutnya, perang dalam bentuk apa pun adalah sebuah kejahatan yang melanggar hukum dan norma kemanusiaan. 

Dirinya menegaskan bahwa tidak ada alasan pembenaran yang dapat diterima ketika sebuah konflik mulai mengancam keselamatan jiwa warga sipil di tanah Papua.

Lebih lanjut, Diben menjelaskan pembiaran terhadap konflik ini akan berdampak sistemik terhadap kehidupan masyarakat luas. Jika dibiarkan berlarut-larut, stabilitas sosial dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Mimika dipastikan akan lumpuh. Hal ini tentu merugikan masyarakat kecil yang hanya ingin hidup dalam suasana aman dan damai untuk menjalankan aktivitas sehari-hari mereka.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warganya dari ancaman kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan dialog dan persuasi harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan pertikaian ini. 

Diben menekankan bahwa jatuhnya korban jiwa lebih banyak harus dicegah dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan di atas kepentingan kelompok.

Sebagai penutup, Wakil Ketua I DPRPT ini berharap adanya langkah konkret dan serius dari seluruh unsur pemerintahan serta TNI/Polri dalam waktu dekat. Pemulihan perdamaian di Distrik Kwamki Narama menjadi harga mati demi mengembalikan rasa aman bagi masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk menanggalkan senjata dan kembali merajut persaudaraan demi masa depan Mimika yang lebih baik.(amd)