NABIRE -  Untuk pertama kalinya, setelah 48 tahun tertutup dan terisolir dari dunia luar, serta jauh dari perhatian pemerintah, akhirnya wilayah Suku Moni, tepatnya di Kampung Ugidimi, Jumat (6/9), dikunjungi Tim DPR Provinsi Papua yang dipimpin perwakilan Komisi A DPR Provinsi Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan Ham, Hendrik Tomasoa, SH., MH. Kedatangan Tim DPR Provinsi Papua ke Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai, dalam rangka menindak lanjuti aspirasi masyarakat Suku Moni, terkit dengan pemekaran dan pembentukan Kabupaten Moni yang beribukota di Delama. Aspirasi pemekaran tersebut sudah diserahkan ke pihak-pihak terkait, mulai dari tingkat provinsi hingga pusat, sejak tanggal 5 Agustus 2013 lalu. Kedatangan Tim DPR Provinsi Papua ke Ugidimi yang dihuni oleh sekitar 57.000 warga masyarakat asal Suku Moni dan diatas wilayah seluas 3.000 Km2, disambut dengan tarian adat khas Suku Moni yang dilakukan oleh ribuan warga masyarakat. Hal ini sebagai bentuk harapan, terhadap DPR Provinsi Papua, terkait aspirasi.  Serta keinginan warga Suku Moni untuk memekarkan wilayahnya menjadi sebuah kabupaten. Aspirasi pemekaran Kabupaten Moni yang dilakukan oleh warga masyarakat Suku Moni, karena selama ini daerah tersebut tak pernah mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Selama puluhan tahun tertutup dan tak dapat dijangkau oleh pemerintah. Karena selama ini wilayah tersebut ditempati oleh kelompok-kelompok warga yang berseberangan paham dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tim DPR Provinsi Papua yang tiba di lokasi pemekaran Kabupaten Moni, terdiri dari perwakilan Komisi A yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM, didampingi wakil ketua II DPRD Kabupaten Paniai, Deny Gobay. Selain berdialog dan tatap muka dengan warga masyarakat Suku Moni, DPRP juga melakukan pengguntingan pita kain selubung papan nama ibukota pemekaran Kabupaten Moni, di Delama.Dalam dialog dengan warga, Ketua Komisi A DPRP yang di wakili oleh Hendrik Tomasoa, SH.,. MH mengatakan, pihaknya telah melihat langsung keberadaan masyarakat Suku Moni di wilayah tersebut. Dirinya merasa tersanjung dan merasa bahwa pemekaran Kabupaten Moni sudah sangat memenuhi syarat untuk dimekarkan. Agar pelayan pembangunan kepada masyarakat di wilayah tersebut betul-betul dapat dimaksimalkan. Yang mana, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) wilayah Moni sudah memenuhi syarat, dimana terdapat 350 Sarjana, 35 magister dan 5 orang pilot, sudah sangat cukup membangun Kabupaten Moni kedepan.  Hendrik Tomasoa juga mengatakan, secara fisik wilayah Kabupaten Moni memenuhi syarat untuk dimekarkan. Sementara secara administrasi, Hendrik meminta kepada para Bupati di 5 kabupaten sekitar wilayah, untuk mendukung proses pemekaran Kabupaten Moni. “Setelah kami kembali dari Ugidimi, kami akan melakukan koordinasi dengan Gubernur Papua, DPD, dan DPR-RI, terkait proses realisasi pemekaran Kabupaten Moni. Luar biasa kesan politik ini bagi kami, dimana pesan masyarakat disini mempunyai inspirasi politik yang mengandung nilai yang dalam. Kami menderita selama 40 tahun, dan kami berada dalam keadaan seperti ini, maka perlu diangkat, dan Kabupaten Moni harus segera direalisasikan,” ungkapnya.   Terkait hal ini wakil ketua II DPRD Paniai, Deny Gobay juga mengatakan, pihak DPRD Paniai, segera akan membentuk Panitia khusus (Pansus) pemekaran kabupaten Moni. (cad)