NABIRE – Disinyalir, ada penduduk Nabire yang masuk lewat bagan ke Nabire dari Manokwari, Provinsi Barat. Warga yang bersangkutan, diduga lepas kontrol karena mereka langsung masuk ke rumah. “Saya pusing, kalau lewat jalan darat, saya sudah palang jadi tidak bisa lewat. Tetapi yang sulit itu, lewat laut, karena tidak bisa mengawasi mereka yang masuk,” keluh Kepala Distrik Yaur, Petrus Sadi di depan Bupati Nabire, Isaias Douw dan Sekda, Daniel Maipon saat pertemuan dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Distrik dan Kepala Kampung/Lurah se Kabupaten Nabire di Ruang Rapat Bupati, Rabu (22/4) siang. Petrus Sadi menjelaskan, jalur darat, tidak bisa dilewati, karena sudah dipalang. Dan itu, dijaga aparat Brimob dari Papua Barat. Tetapi yang sulit itu, lewat laut. Sadi mengungkapkan, warga Nabire yang mau ke Nabire, mereka naik speedboard dari Manokwari. Mereka istirahat di pulau sebentar lalu ke bagan. Dari bagan, mereka datang dan masuk di pinggir Pantai Nabire dan itu langsung masuk ke rumah. Kepala Distrik, Petrus Sadi mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena selain tidak ada fasilitas pendukung juga warga Nabire dari Papua Barat ini langsung masuk bagan, setelah dari turun dari speedboard. Mendengar penjelasan kepala distrik, Bupati Isaias Douw mengatakan untuk pengawasan lewat laut perlu koordinasi Polres Nabire khususnya Satuan Polisi Perairan (Sat Polair) untuk mengawasi warga dari luar yang masuk melalui bagan. Bupati Isaias juga meminta kepada masyarakat melalui kepala kampung khususnya kampung-kampung sepanjang pesisir pantai di wilayah Kabupaten Nabire mendata warga dan mengawasi keluar masuknya penduduk di masing-masing kampung. Sementara itu, Sekda Daniel Maipon meminta agar kampung-kampung di kawasan pesisir dan kepulauan mulai dari Wapoga hingga Teluk Umar agar memantau dan mengawasi perahu dan bagan yang ada di masing-masing wilayah. Apabila menemukan ada warga baru, tahan motor dan orang. Untuk tindakan seperti ini, kata Maipon, sudah ada kesepakatan antar Sekda se Papua untuk menahan motor dan perahu yang membawa orang dari luar ke kabupaten lain. Karena itu, jika kedapatan, motor dan perahu akan ditindak sesuai dengan kesepakatan antar Sekda se Provinsi Papua. (ans)