NABIRE - Disesalkan, mahasiswa Program Diploma (Prodi) Keperawatan Nabire Politekes Jayapura Kelas Dogiyai, tidak diwisuda pada acara Wisuda Prodi Keperawatan Nabire yang dihelat pekan lalu. Mahasiswa Kelas Dogiyai tidak disertakan didalam wisuda lulusan Prodi Keperawatan Nabire karena tunggakan uang SPP.Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai, Yusak Ernest Tebay di Nabire, Senin (27/8) mengatakan sangat disesalkan tidak diwisudanya mahasiswa/i Prodi III Nabire Politekes Jayapura Kelas Dogiyai saat wisuda lulusan Prodi Keperawatan Nabire, pekan lalu. Mahasiswa Kelas Dogiyai tidak ikut wisuda karena tidak melunasi SPP.Tebay mengatakan seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai malu. Karena, ini kelas Dogiyai sehingga biaya SPP dan kebutuhan lain dari mahasiswa Prodi Keperawatan Nabire Kelas Dogiyai menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau tidak lunas SPP, seharusnya Pemkab Dogiyai, malu. Sebab, kata Tebay, kalau sudah kelas Dogiyai, seharusnya Pemkab sudah membayar SPP sebelum wisuda supaya ketika wisuda, mahasiswa Kelas Dogiyai bisa diwisuda bersama dengan mahasiswa reguler lainnya.Politekes SemarangKetua Komisi B juga meminta kepada Pemkab Dogiyai agar menyelesaikan tunggakan kebutuhan biaya pendidikan dari mahasiswa Politekes Semarang selama tahun 2016-2017 yang sudah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dogiyai tahun anggaran 2018. Karena besaran dana yang didorong oleh legislatif melalui Sidang APBD sesuai dengan tunggakan dari 13 mahasiswa Kelas Dogiyai yang diterima dari kampus.Yusak Tebay mengatakan sesuai monitoring Komisi B ke beberapa kota studi tahun lalu, Komisi B menemukan tunggakan dari 13 mahasiswa Kelas Dogiyai di Politekes Semarang sebanyak Rp2,5 miliar. Jumlah dana tersebut sudah diwacanakan melalui sidang APBD Perubahan dan sudah diakomodir melalui APBD tahun anggaran 2018.Oleh sebab itu, ia meminta agar Pemkab Dogiyai segera menyelesaikan tunggakan dana dari 13 mahasiswa Kelas Dogiyai di Politekes Semarang. Karena, kebutuhan mahasiswa yang disampaikan oleh DPRD itu berdasarkan kenyataan di lapangan, tidak ada unsur kepentingan tertentu. Yang ada, demi kepentingan umum dan daerah. Tidak ada kepentingan pribadi, ini kepentingan umum, kepentingan mahasiswa murni, tandasnya. (ans)