NABIRE - Rencana aksi demo dari Perhimpunan Masyarakat Nusantara (Permata) dalam menyikapi meningkatnya tindakan kriminal di Nabire, Papua Tengah sempat dibatalkan sehari sebelumnya (7/8/2024). Sekalipun tidak diizinkan Polres Nabire, lalu dibatalkan koordinator aksi, kegiatan ini tetap digelar di Lapangan Sepakbola Kelurahan Bumi Wonorejo, Distrik Nabire (08/5/2024).


Di lapangan yang biasanya disebut warga lapangan 'tai sapi ini', warga trans dari berbagai kampung dari SP3 hingga Wanggar Sari mulai berkumpul di sana, lalu menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan kriminal yang belakangan marak terjadi.


Orasi tersebut munculkan ragam tanggapan dari berbagai pihak, mengingat situasi kota Nabire sedikit kurang aman, maka perlu dipelajari latar belakang dari aksi tersebut.


Apalagi orasi-orasi yang disampaikan dinilai tidak berhubungan dengan latar belakang objek masalah. Dalam orasi menyentil UU Otonomi Khusus Papua, padahal tujuan dari aksi adalah menyampaikan kekecewaannya terhadap kasus kriminal.


Akibat ragam tanggapan yang muncul dari berbagai kalangan dalam menanggapi aksi ini, muncullah beberapa orang intelektual dari berbagai wilayah di Papua Tengah. Yang pada intinya menghendaki satu penanganan dan penyelesaian baik oleh aparat keamanan dan pemerintah. Sebab orasi terkesan ada upaya membangun tembok antara OAP dan non-OAP yang sudah hidup berdampingan puluhan tahun.


Kelompok ini menamakan dirinya Forum Cendekiawan Papua Tengah atau FCPT. Mereka diantaranya Bentot Amoye Yatipai, Bartolomeus Mirip, Marselus Gobai, Adriana Sahempa dan beberapa anggota lainnya.


Bentot Amoye Yatipai, selaku koordinator forum ini menilai bahwa perlu adanya kelompok baru di tengah-tengah masyarakat yang mampu memediasi setiap persoalan yang terjadi. Guna membantu berbagai pihak dalam menangani situasi yang terjadi belakangan ini.


Artinya bahwa tidak boleh memihak untuk satu pihak, tetapi harus benar-benar netral untuk menciptakan situasi yang kondusif. "Jadi kami melihat bahwa ada hal yang kurang tepat. Baik dalam penanganan masalah maupun orasi yang disampaikan, ujar Bentot.


Dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat dan Ormas yang terbentuk di Nabire dan Papua Tengah, agar menghargai dan menghormati hak imunitas terhadap OAP melalui UU Otsus. "Aksi kriminal jangan dihubungkan dengan SARA, guna menghindari konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat," imbuhnya.


Adriana Sahempa, intelek perempuan dalam forum itu berterima kasih dan salut terhadap beberapa orang di Nabire. Yang berinisiatif untuk para cendekiawan di Papua Tengah untuk duduk bersama berdiskusi tentang persoalan yang terjadi di wilayah ini.


"Hal seperti ini belum pernah terjadi. Dan sangat perlu muncul buah pikir yang baik dan mencari solusi demi kebaikan bersama," ungkapnya.


Sementara itu, salah satu anggota FCPT Bartolomeus Mirip menambahkan bahwa pihaknya menyadari akan kehadiran forum ini. Yang mana mendadak dibentuk dan memberanikan diri untuk mengambil langkah-langkah dalam membantu penyelesaian masalah di wilayah Papua Tengah.


Akan tetapi, sesuai kesepakatan bersama dalam pertemuan ini maka segera mungkin akan membentuk dan menjadikan forum ini sebagai wadah yang berbadan hukum dan legal sesuai perundang-undangan yang berlaku.


"Kami sadar kami bukan siapa-siapa. Tetapi kami hanya warga Papua Tengah yang ingin hidup damai diantara berbagai suku yang ada. Maka beberapa waktu kedepan akan dibentuk wadah yang berbadan hukum, guna menyikapi berbagai persoalan yang terjadi," ungkap Mirip.


Mirip kemudian mengimbau kepada Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk membuka ruang komunikasi kepada wadah FCPT. "Mari, kita duduk dan bicara biar semua aman dan damai. Kita hidup berdampingan seperti lalu-lalu," harap tokoh katolik ini.(titus)