NABIRE - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Nabire tahun 2025 ini merasakan angin segar. Untuk pertama kalinya, dinas yang berperan vital dalam perencanaan keluarga ini menerima alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar satu miliar rupiah. Dana ini menjadi penanda penting, tidak hanya sebagai dukungan finansial, tetapi juga sebagai tolak ukur keberhasilan program yang akan datang, terutama dalam menyasar masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

Penyaluran dana Otsus ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain telah berjalan selama beberapa tahun untuk membantu masyarakat melalui program-program mereka.

Namun, DPPKB Nabire baru tahun ini mendapatkan kucuran dana yang signifikan, menunjukkan pengakuan atas urgensi isu pengendalian penduduk di tanah Papua. Kepala DPPKB Kabupaten Nabire, Paulus Talakua, S.KM.,M.Kes, saat ditemui Papupos Nabire di ruang kerjanya, Kamis (22/05/2025), mengungkapkan optimismenya.

"Dana ini telah ada dengan program dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk pelayanan kontrasepsi ke OAP harus 100 persen kemanfaatan. Oleh sebab itu, kerja keras," tegas Paulus Talakua.

Pernyataan ini menegaskan komitmen dinas untuk memastikan setiap rupiah dana Otsus termanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Paulus Talakua menambahkan, dana sebesar satu miliar rupiah ini akan menjadi acuan penting untuk pengajuan dana di tahun-tahun berikutnya. Keberhasilan program yang didanai Otsus ini di tahun 2025 akan menjadi barometer untuk mendapatkan dukungan finansial yang lebih besar, dengan target utama meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi OAP.

Tantangan di lapangan tidaklah mudah, masyarakat Papua memiliki kekhasan budaya dan adat istiadat yang harus dihormati. Oleh karena itu, kepala dinas bersama empat kepala bidang DPPKB Nabire saat ini tengah bekerja keras menyusun strategi edukasi yang efektif. "Bagaimana kita memberikan edukasi-edukasi ke masyarakat OAP terkait dengan kemanfaatan penggunaan alat kontrasepsi," jelas Talakua.

Pendekatan yang dilakukan DPPKB Nabire terbilang unik dan komprehensif, mengintegrasikan dua dimensi penting dalam kehidupan masyarakat Papua: agama dan budaya, termasuk adat di dalamnya. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka pintu hati masyarakat untuk memahami pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan kontrasepsi secara sadar dan sukarela.

"Untuk Papua ini sulit tapi kita pendekatan dari dua sesi, sesi agama dan sisi budaya termasuk adat di dalamnya," ujarnya.

Pendekatan holistik ini menjadi kunci untuk mengatasi resistensi dan membangun kesadaran kolektif akan manfaat program pengendalian penduduk.

Talakua menekankan bahwa keberhasilan mencapai target pengusulan tahun ini akan menjadi indikator utama keberhasilan. "Kalau tahun ini bisa mendapatkan target dengan sesuai pengusulan kita, maka itu menjadi tolak ukur dari keberhasilan, kesadaran OAP mempergunakan kontrasepsi," imbuhnya.

Kesadaran inilah yang menjadi fondasi utama keberlanjutan program di masa depan. Tanpa pengendalian penduduk yang efektif, dampaknya akan terasa signifikan dalam jangka panjang.

"Sebab kalau kontrasepsi program pemerintah ini tidak berhasil kita hitung sepuluh tahun ke depan walaupun bilang wilayah Papua ini luas, tetapi kalau lihat 10 hingga 20 tahun ke depan kalau tidak dikendalikan dari sisi pengendalian penduduk maka pasti akan mengalami hal yang sama daerah-daerah di luar Papua," papar Talakua dengan nada prihatin.

Ia mengamati, di daerah pedalaman Papua, fenomena keluarga dengan anak lebih dari dua atau bahkan satu tidak lazim. "Dari jumlah penduduk kita lihat daerah pedalaman itu bukan anak satu, bukan anak dua itu tidak ada itu lebih dari itu," ungkapnya.

Kondisi ini, menurut Talakua, sangat mempengaruhi ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, Talakua menegaskan, kesejahteraan keluarga tidak akan tercapai optimal jika faktor utama pengendalian anggota keluarga dari sisi jumlah kelahiran tidak dikelola dengan baik.

Dengan dana Otsus sebesar satu miliar rupiah ini, DPPKB Nabire optimis dapat meletakkan dasar yang kuat untuk masa depan Papua yang lebih sejahtera melalui program pengendalian penduduk yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.(sam)