DOGIYAI – Di masa pandemic Covid-19, sejumlah aturan dikeluarkan pemerintah pusat, baik itu dari presiden dan juta para menteri.

Salah satunya aturan terkait soal dana.

Ada perintah dari pemerintah pusat untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota soal pemotongan anggaran untuk dialokasikan penanganan Covid-19.

Hal ini juga terjadi di Kabupaten Dogiyai.

Atas pemotongan anggaran ini, disinyalir ada sejumlah pejabat daerah yang protes dalam hati.

Namun ada juga pejabat yang secara terbuka protes dan mempertanyakan hal itu.

Sejumlah aturan yang diturunkan pemerintah pusat, ditindaklanjuti oleh Bupati Yakobus Dumupa, S.IP.

Sama halnya dengan pemerintah daerah lainnya, di Kabupaten Dogiyai juga dilakukan refocusing terhadap anggaran yang direlokasi untuk penanganan Covid-19.

Dana yang tadinya ada di masing-masing SKPD di Pemkab Dogiyai, dipotong untuk penanganan Covid-19 di daerah itu.

Tidak sedikit pejabat Dogiyai yang tidak setuju dengan pemotongan anggaran di kantornya, walaupun itu merupakan tindak lanjut dari pemerintah pusat.

Ada pejabat yang tidak terima, namun tidak disampaikan secara terbuka kepada bupati.

Protes atas pemotongan anggaran sejauh ini hanya menjadi bahan diskusi antar pejabat bersama masyarakat juga dengan pengusaha di daerah ini.

Lain halnya dengan yang disampaikan Secilius Kedaikoto, SE, Kepala Dinas Koperasi UKM Dogiyai.

Dia menyampaikan secara terbuka pada saat rapat koordinasi dengan Komisi C DPRD Dogiyai, beberapa waktu lalu.

Secilius Kedeikoto menghendaki bupati sebaiknya dipanggil sebagai pimpinan rumah tangga untuk bicara bersama.

“Bila Bupati Dogiyai berada di ruangan ini pun tetap saya beritahu secara terbuka.

Kita tidak bisa berpikir hanya dalam hati saja dan terbuka sampaikan kepada bupati.

Saya tidak kerja, mengapa semua dana dipotong.

Kita pejabat berpikir seperti itu, tapi tidak berbuka memberitahu kepada bupati,” ujar dia.

Cecilius Kedeikoto ingin semua pihak bisa berkumpul bersama pemerintah DPR bicara bersama.

Pimpinan SKPD dan bupati bertemu bersama dan membicarakan secara bersama.

“Kami tahu keputusan pemerintah pusat dan bupati bertindak berdasarkan aturan.

Namun bukan caranya demikian, ATK, lungsum perjalanan dinas ini hak keluarga kantor.

Hal prinsip sekali pun didiskusikan dulu,” ujar pejabat ini. (don)