NABIRE – Dalam rangka mencapai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dan predikat dari penilaian serta opini dari pihak pemeriksa keuangan, Pemerintah Kabupaten Nabire akan berupaya melakukan pencapaian opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diatas opini tidak menyampaikan pendapat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).   Untuk itulah, seperti dijelaskan Bupati Nabire Isaias Douw, S.Sos melalui Pelaksana tugas (Plt) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire, Slamet, SE,M.Si, untuk mencapai opini Wajar Dengan Pengecualian perlu adanya kerja keras seluruh entitas pengelola keuangan di daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah Nabire.    Dikatakan, kiatnya untuk mencapai opini terkait laporan keuangan apakah itu Wajar Dengan Pengecualian ataukah Wajar Tanpa Pengecualian atau dibawah opini serta diatas lainnya tersebut, itu bukan hanya dikarenakan kerja keras orang atau pihak keuangan di daerah saja, melainkan membutuhkan kerja keras seluruh entitas pengelola keuangan yang ada di Kabupaten Nabire. Mengapa kami perlu menyampaikan bahkan menekankan disini terkait hal ini, tanya Kepala Bidang Anggaran BPKAD Nabire ini? karena, untuk mencapai opini WDP perlu kerja keras semua entitas pengelola keuangan Kabupaten Nabire yang ada di setiap SKPD dilingkungan Setda Nabire.  Caranya, lanjut Slamet, dengan pro aktif dan dengan aktif selama pemeriksaan dari tim pemeriksa keuangan seperti BPK RI ataupun BPKP Provinsi Papua. Pada awal pemeriksaan diharapkan pro aktif, dalam artian menyampaikan keluhan-keluhan laporan keuangan apa kendalanya, apa masalahnya yang tidak dapat diselesaikan alangka baiknya disampaikan kepada tim agar dapat secepatnya dicarikan penyelesaiannya.  Sehingga setelah ditetapkan laporan keuangan nanti, kemudian selanjutnya menjadi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire tahun anggaran 2013 itu sudah dalam keadaan baik. Dengan harapan, imbuhnya, laporan keuangan di tahun tersebut penilaian terhadap opini BPK RI menjadi naik, yang sebelumnya dari tidak menyatakan pendapat menjadi Wajar Dengan Pengecualian atau WDP.        “Diatas disclamer dengan tindak menyatakan pendapat, optimis tahun ini opini WDP. Yang keinginan ini harus didukung semua entitas, dengan harapan laporan keuangan di tahun-tahun mendatang menjadi tepat, cepat dan benar menuju opini yang lebih baik lagi,” akhir Kabid Anggaran ini ketika media ini menanyakan opini Nabire belakangan ini.(wan)