NABIRE - Bupati Kabupaten Nabire Isaias Douw, S.Sos.,MAP yang didampingi wakilnya saat turun lapangan bertemu langsung dengan para tenaga honorer, perawat, bidan dan dokter yang melakukan aksi mogok kerja Selasa (15/5), di halaman Kantor RSUD Nabire, mengakui tidak pernah melakukan perekrutan tenaga kontrak. Selaku Bupati Nabire ia merasa tidak pernah menerima hononer yang kini sedang tersebar di 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Nabire.Untuk itu, dirinya selaku bupati mengakui sama sekali tidak tau adanya penerimaan tenaga kontrak atau Honorer tersebut, akan tetapi itu merupakan kerjanya masing-masing pimpinan SKPD yang telah dilakukan tanpa sepengetahuannya.Sehingga ia (bupati) meminta agar yang namanya pegawai kontrak atau honorer yang ada di RSUD Nabire dan SKPD lain agar tidak terlalu macam-macam, karena pembayaran honornya itu harus melalui mekanisme dan aturan adminitrasi  keuangan   yang berlaku.Dan paling tidak pembayaran honornya harus berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati dan pembayarannya pun juga harus melalui pos sumber dana yang jelas, jika tidak maka yang bersangkutan akan berhadapan langsung dengan pihak penegak hukum.Untuk itu, berdasarkan data pengajuan tenaga honorer yang kini sudah ada di meja Bupati Nabire, terhitung berjumlah 1.400 orang dan dari jumlah itu selaku Bupati meminta agar dapat dikurangi lagi, sementara untuk RSUD Nabire tetap berjumlah 209 orang tenaga honorer.Sehingga terhitung Selasa 15 Mei 2018, selaku Bupati Nabire telah menandatangani 209 SK bagi 209 orang pegawai kontrak atau honorer yang kini sedang melaksanakan tugas di RSUD Nabire, dengan harapan 209 ini harus aktif melakukan pembersihan di halaman dan ruangan RSUD Nabire serta wajib melakukan pengisian absen eletronik. (des)