NABIRE – Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, S.Kom., S.H., M.H., secara terang-terangan mengungkapkan kekecewaannya terhadap masuknya pasukan TNI non-organik ke wilayahnya dan mendirikan pos di kampung-kampung tanpa adanya konfirmasi atau koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Intan Jaya. 

Pernyataan ini disampaikan Bupati Aner Maisini saat diwawancarai di Rumah Makan Sari Kuring, pada Jumat (26/09/2025) lalu.

Bupati Maisini mengakui, meskipun pasukan non-organik TNI berada di bawah kewenangan yang diarahkan dari pusat, sebagai kepala daerah, ia merasa semestinya mendapatkan pemberitahuan. "Saya punya wilayah Intan Jaya sekalipun non-organik mereka punya kewenangan diarahkan dari pusat, tetapi yang punya wilayah kan saya sebagai bupati. Paling tidak mereka harus konfirmasi ke saya pemerintah daerah bahwa kami akan berpos di sini," ujarnya dengan nada kecewa.

Menurutnya, tindakan aparat yang langsung turun ke kampung-kampung tanpa sepengetahuan Pemda justru memancing situasi dan menciptakan persoalan baru di tengah upaya pembangunan. Ia menyayangkan bahwa niat baik aparat untuk membantu masyarakat atau mendukung pembangunan akhirnya malah menjadi ‘satu problem’ yang merugikan.

"Ini juga kan membuat suatu persoalan memancing situasi yang akhirnya ini akan menjadi bagian yang niat mereka untuk membantu masyarakat atau mendukung Pembangunan, tetapi ini menjadi satu problem," jelasnya.

Bupati Intan Jaya menegaskan, bahwa seharusnya ada sosialisasi awal kepada Pemda. Hal ini penting untuk mencegah adanya korban di kedua belah pihak, baik dari pihak TNI maupun masyarakat, mengingat kondisi geografis dan keamanan Intan Jaya yang tidak mudah.

"Tidak boleh karena kita kasihan juga TNI mereka baru terjun maka tidak tahu kondisi Intan Jaya langsung turun ke hutan-hutan nanti mereka juga akan jadi korban masyarakat juga korban," tambahnya, menekankan perlunya kehati-hatian.

Maisini juga membandingkan situasi saat ini dengan kondisi sebelumnya, di mana menurutnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak melakukan gangguan keamanan yang signifikan. Ia mempertanyakan mengapa justru bentrokan non-organik terlalu banyak sampai ke Intan Jaya, menjadikannya suatu hal yang sangat disesali.

Kekesalan ini diperparah ketika masuknya aparat tanpa koordinasi tersebut justru memicu dugaan dan fitnah dari KKB atau pihak tertentu yang menuding bupati sebagai pihak yang memberi perintah. Hal ini berujung pada terhambatnya pembangunan Intan Jaya dan adanya serangan terhadap masyarakat.

Melihat kondisi ini, Bupati Intan Jaya berencana untuk mengambil langkah-langkah konkret. Ia akan mencari waktu untuk bertemu langsung dengan pimpinan aparat TNI dan Polri guna membicarakan masalah ini.

Maisini berpendapat bahwa selama situasi aman, tidak perlu ada pos-pos di kampung. "Sepanjang masa aman-aman ya tidak usah lah enggak usah bentuk pos di kampung-kampung cukup di ibu kota saja seperti itu," pintanya. 

Ia berharap Panglima perwakilan di Timika dapat memanggil bupati setempat untuk berkoordinasi. (media online humas)