NABIRE - Rencana kunjungan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI) ke Nabire, Papua Tengah dalam waktu dekat, terkait monitoring dan melihat dari dekat angka penurunan Stunting, khususnya di Kabupaten Nabire, BKKBN Papua dan Papua Tengah gelar rapat persiapan.


Kegiatan dilaksanakan di Aula BKKBN Kabupaten Nabire itu, dihadiri Kepala BKKBN Provinsi Papua, Nerius Auparai, Forkopimda Provinsi Papua Tengah dan Forkopimda Kabupaten Nabire serta undangan lainnya.


Nerius Auparai dalam kesempatan itu mengatakan, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana nasional, lebih khusus tentang percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua Tengah, karena dari hasil survei kesehatan Indonesia, memang Provinsi Papua Tengah sangat tinggi.


Artinya, dari 38 provinsi itu Papua Tengah menjadi urutan pertama dari provinsi-provinsi lain, setelah itu Nusa Tenggara Timur (NNT) urutan kedua dan urutan ketiga Papua, yaitu selanjutnya Papua pegunungan, sehingga dengan tingginya itu ada keinginan dari Ketua Tim Koordinator Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia ke Nabire.


"Kepala BKKBN RI ingin berkunjung ke Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah untuk mendengar langsung dari pemerintah daerah, juga para bupati/walikota dari masing-masing kabupaten kota tentang angka berpolisis standing di Provinsi Papua Tengah," katanya.


Dalam rangkaian kegiatan kunjungan itu, nanti ada pertemuan-pertemuan dan juga ada pelayanan bagi masyarakat, serta khusus untuk keluarga beresiko konstantin dalam kegiatan itu.


Ada beberapa keluarga yang ada di wilayah yang nanti dikunjungi akan diberikan semacam bahan untuk peningkatan gizi dari yang beresiko standar, semacam bahan makanan tambahan.


Dan selanjutnya, rencana pada tanggal 3 April 2024 itu, ada pertemuan di aula kantor gubernur setelah itu besoknya ke kampung Wanggar dan ada pelayanan kontrasepsi bagi ibu-ibu yang ingin menggunakan alat kontrasep simplen, bagi 100 ibu yang tidak ingin punya anak lagi.


"Beliau seorang dokter spesialis kebidanan. Kemungkinan hari pertama, komunikasi dengan para pejabat yang ada di daerah ini dan ada komitmen dan harapannya untuk menurunkan angka berpotensi itu nantinya," pungkasnys.(rob)