NABIRE - Kepala Cabang BPJS Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Kabupaten Nabire, Godlief Ch. Kumendong kepada Papuapos Nabire mengataan, bicara pelayanan BPJS Jamsostek di Pulau Jawa dan Papua sangat bedah dan tidak segampang membalikan telapak tangan.

Pada pelayanan Jamsostek yang ada di Indonesia bagian barat (Pulau Jawa, red) semuanya dapat ditunjang dengan jaringan internet (Telkomsel) yang sangat kuat. Sehingga pelayananya boleh dibilang sangat cepat terakses dengan baik dan lancar.

Sementara pelayanan BPJS Jamsostek yang ada di Tanah Papua atau kota Merauke dari timur Indonesia ini, terkadang habatan internet menjadi hambatan utama sehingga pelayanannya pun juga mengalamai hambatan.

Namun dengan kondisi yang ada, selaku Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan akan berusaha semaksimal mungkin agar pendataan dan pelayanan dapat berjalan dengan baik.  Sehingga hak para pekerja Jamsostek dapat dilindungi.

Ditambahkan Kepala Cabang BPJS Jamsostek Kabupaten Nabire akhir pekan lalu, pelayanan BPJS Jamsostek di Pulau Jawa langsung dibicarakan pada media internet. Sementara di Papua kita masih bicara di atas kertas.

Sehingga untuk memberikan penjelasan tentang hak para pekerja agar dilindungi, satu-satunya cara hanya bisa melalui kegiatan sosialisasi langsung.  Karena tidak semua pejabat paham soal BPJS Jamsostek dan juga belum ada dukungan yang pasti tentang hak dan perlindungan tenaga kerja kita.

Selaku Kepala Cabang BPJS Ketegakerjaan bersama semu staf, dirinya ingin agar ada perlindungan bagi semua pekerja yang ada di Kabupaten Nabire, baik itu pada BUMN/swasta lain serta para tenaga honor dan kontrak yang ada di istansi pemerintah daerah. Karena hingga saat ini di Kabupaten Nabire baru ada 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tenaga honornya mendapatkan perlindungan. Ke depan diharapkan semua OPD tenaga honornya bisa terdaftar lagi di BPJS Jamsostek, sehingga mendapatkan perlindungan yang sama.

Jika semua tenaga honor, kontrak dan semua pekerja BUMN/swasta sudah mendapatkan perlindungan Jamsostek dengan baik, diharapkan Nabire menjadi pilot project bagi semua kabupaten yang ada di wilayah adat Meepago.

Sehingga diharapkan dengan pencatatan para tenaga honor dan kontrak yang ada di wilayah adat Meepago ini, jika ada musibah, pemerintah daerah sudah tidak lagi sibuk. Tetapi menjadi tanggung jawab negara, karena para tenaga kerja ini sudah terdaftar pada kantor BPJS Jamsostek.(des)