*Saat Ini Belum Ada Indikator untuk Mengukur Program Pemkab Intan Jaya


SUGAPA – Tokoh masyarakat Intan Jaya, Bernadus Kobogau, angkat bicara menanggapi aksi demo damai yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat di Kantor Bupati Intan Jaya di Sugapa beberapa hari lalu. Menurut dia, saat ini belum ada indikator yang bisa dijadikan dasar untuk mengukur program Pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Walaupun demikian dirinya tidak alergi dengan aksi demo dengan agenda mengkritisi program pemerintah soal bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan bidang lainnya. Termasuk juga menyinggung soal Blok Wabu. 

Dipaparkan Bernadus Kobogau, Kamis (15/1/26) melalui sambungan teleponnya, Kabupaten Intan Jaya dibentuk berdasarkan UU nomor 54 tahun 2008. Sejak tahun 2009 masuk masa transisi dan menjadi kabupaten devinitif di tahun 2012. Periode tahun 2012 hingga 2022, roda pemerintahan tidak berjalan dengan efektif. Saat itu, kata dia, pemerintah daerah belum bisa meletakkan dasar yang baik karena ada sejumlah persoalan yang dihadapi. Mulai dari persoalan yang muncul saat agenda Pilkada dan juga persoalan yang timbul akibat kondisi sosial di daerah itu.

“Sementara dari tahun 2023 sampai dengan 2024 Kabupaten Intan Jaya dipimpin oleh carateker bupati menuju pelaksanaan Pilkada Serentak,” tambahnya.

Dengan kondisi di atas, menurut penilaiannya, aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat beberapa hari lalu itu mereka belum bisa melihat indikator untuk menentukan pembangunan berhasil atau tidaknya. 

“Bupati devinitif hasil Pilkada Serentak dilantik bulan Februari, hitungannya baru sekitar 11 bulan menjabat sampai saat ini,” kata dia.

Apa yang dilakukan di awal pemerintahan hasil Pilkada Serentak, adalah rencana kerja yang disusun oleh pemerintahan sebelumnya. Sementara program kerja yang disusun bupati sekarang, terlalu dini jika ada pihak yang saat ini sudah menilai berhasil atau tidaknya program pembangunan pemerintah. 

“Demo yang dilakukan silahkan saja sebagai salah satu bentuk tindakan warga dalam mengkawal pembangunan di daerahnya. Namun jika demo itu tujuannya untuk menilai hasil pembangunan pemerintah yang ada saat ini, akan lebih tepat jika dilakukan pada 2027 atau 2028 mendatang. Karena di tahun itu sudah ada indikator yang bisa digunakan untuk menilai keberhasilan program pemerintah. Kalau sekarang belum ada indikatornya, " kata dia.

Sementara itu, terkait dengan persoalan Blok Wabu yang juga menjadi salah satu agenda yang disampaikan saat aksi demo, kata Bernadus Kobogau, itu urusan negara sehingga dirinya menilai agak sulit untuk mengintervensi. (ppn)