NABIRE – Walaupun belum ditemukan kasus pandemi Covid–19 di Kabupaten Nabire per Senin (23/3), namun upaya pencegahan terus dilakukan. Baik dari pemerintah setempat yang bekerja sama dengan tim Satgas gugus tugas penanggulangan covid di daerah ini. Penjabat sementara Sekda Nabire, Daniel Maipon, SSTP, mengatakan upaya pencegahan terus dilakukan pihaknya bersama tim untuk mencegah masuknya pandemi ini di Kabupaaten Nabire.

Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya status siaga darurat untuk penanganan dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid–19 oleh Bupati Nabire pada pekan silam.

“Dengan harapan agar penyakit ini tidak masuk dan merajalela di daerah ini. Langkah–langkah strategis sudah kita lakukan. Masyarakat diharapkan harus mengikuti arahan dan petunjuk dari medis agar terhindar dari wabah,” kata Daniel Maipon saat jumpa pers di posko penanggulangan covid di aula Dinkes Nabire, Senin (23/3) malam.

Menurut Maipon, telah terbentuk tim dengan SK Bupati Nomor 116 tahun 2020 tentang tugas–tugas percepatan penanganan corona virus 2019 tingkat Kabupaten Nabire. Dengan merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahunn 2020. Dan di dalam SK tersebut, ada juga point yang mengharuskan agar semua informasi menyangkut pandemi, dikeluarkan oleh satu arah yakni melalui juru bicara. Dan Nabire terdapat dua juru bicara yakni satu dari Dinas Kesehatan dan satu lagi dari penanggungjawab dari RSUD Nabire.

“Nabire suda ada tim, jadi segala bentuk informasi mengangkut pandemic ini harus melalui jubir,” tutur penanggungjawab tim ini.

Dia menjelaskan, dengan terbentuknya SK tersebut, telah beberapa kali dilakukan pertemuan dengan seluruh OPD dan seluruh stakeholder. Dan Bupati secara resmi menetapkan Kabupaten Nabire dalam status siaga darurat guna mewaspadai terjadinya gejolak di masyarakat. Terutama gejolak akibat kepanikan warga terhadap ketersediaan sembako.

Pihaknya, juga telah melakukan pertemuan dengan pemilik toko obat dan apotik. Dan pemerintah meminta untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menjual masker dan hand sanitizer dengan harga yang wajar. Sehingga, apabila mereka membelanjakan kedua jenis barang tersebut dari luar Nabire dengan harga yang besar atau melambung tinggi atau tidak sewajarnya, maka wajib untuk melaporkan ke posko gugus tugas. Dan nantinya akan dilanjutkan ke bidang farmasi terkait dengan bidang tugas.

“Ini dimaksudkan agar Pemkab dapat mengetahui dan memantau harga dan ketersediaan masker,” jelasnya.

Selain itu, kata Maipon, Pemkab juga sudah mengadakan pertemuan dengan para distributor sembako serta kebutuhan pokok. Dan lagi–lagi Pemkab meminta kepada pihak distributor untuk dapat melaporkan ketersediaan kebutuhan pokok dalam tiga bulan ke depan. Apabila terdapat kekurangan maka segera melaporkan kepada OPD terkait, yakni Dinas Perdagangan agar segera mengambil langkah–langkah antisipasi.

Pihanya, juga melakukan pertemuan dengan aparat keamanan untuk menjaga kamtibmas. Termasuk memperketat pengawasan di area bandara dan pelabuhan dengan pengawasi naik turunya penumpang, dengan melakukan pengukur suhu badan dengan mengerahkan seluruh kekuatan dengan melibatkan dinas kesehatan dan KKP. Sehingga ia berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Nabire untuk mentaati dan melaksanakan karantisa diri dengan tidak berkeliaran di tempat–tempat umum. Hal ini guna menjaga diri dari bahaya Covid–19.

“Dengan mentaati himbauwan dari pemerintah dan mengikuti anjuran kesehatan. Berarti masyarakat sayang terhadar dirinya dan akan terhindar dari wabah ini,” harap Maipon.

Sementara itu, Juru bicara gugus tugas penanangan Covid–19 Kabupaten Nabire, Dokter Frans Sayori mengatakan, hingga hari ini, Selasa (24/3), Kabupaten Nabire masih bersih dari pandemi. Baik Orang Dalam Pemantauan (OPD) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

“Kita di Nabire sampai hari ini belum ada kasus. Tentunya kami juga harap agar masyarakat bantu kami dengan tidak berkeliaran tanpa kepentingan yang jelas,” kata Sayori. (pas)