DEIYAI — Persoalan tapal batas Kapiraya antara Kabupaten Deiyai dan Mimika menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat yang mendapat perhatian Gubernur Papua Tengah, Meki Fret Nawipa, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Deiyai, Selasa (8/9/2026).

Di hadapan masyarakat yang hadir dalam pertemuan di Aula Tuyana, Waghete, Meki Nawipa menegaskan komitmennya untuk mendorong penyelesaian persoalan batas wilayah tersebut sebelum perayaan Natal 2026.

Pertemuan bersama masyarakat itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Gubernur Papua Tengah bersama rombongan. Sebelumnya, Gubernur mengunjungi sejumlah lokasi, di antaranya SMPTK Gakokebo dan salah satu sekolah di Bomou.

Meki juga melihat langsung pembangunan Pasar Mama-Mama Papua dan gedung Art Gallery di Waghete sebelum kemudian berdialog dengan masyarakat untuk mendengar berbagai aspirasi yang berkembang di daerah.

Dalam dialog tersebut, persoalan tapal batas Kapiraya menjadi salah satu isu yang disampaikan masyarakat kepada Gubernur. Persoalan itu berkaitan dengan batas wilayah antara Deiyai dan Mimika serta menyentuh kepentingan masyarakat adat di wilayah tersebut.

Menanggapi aspirasi tersebut, Meki menegaskan bahwa persoalan tapal batas merupakan persoalan serius yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kata dia, akan memfasilitasi komunikasi bersama pemerintah kabupaten dan masyarakat adat untuk mencari jalan keluar.

“Pemerintah akan berupaya mencari langkah-langkah dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tapal batas wilayah,” kata Meki di hadapan masyarakat di Aula Tuyana.

Menurut mantan Bupati Paniai itu, persoalan Kapiraya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepentingan masyarakat serta kepastian batas wilayah pemerintahan.

Karena itu, penyelesaian persoalan tersebut akan dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Deiyai, Mimika, Dogiyai dan Paniai, serta masyarakat adat, khususnya pemilik hak ulayat dari suku Mee dan Kamoro.

Meki menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat adat agar persoalan batas wilayah dapat diselesaikan secara damai dan tidak menimbulkan persoalan baru.

“Apa pun yang menjadi komitmen bersama melalui kesempatan ini, kita melangkah bersama untuk mencari langkah konkret menuntaskan persoalan tersebut,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh masyarakat tetap menjaga keamanan dan kedamaian selama proses penyelesaian persoalan berlangsung. Menurutnya, suasana yang aman dan kondusif sangat dibutuhkan agar proses dialog dan pencarian solusi dapat berjalan secara baik.

Gubernur menargetkan persoalan tapal batas Kapiraya tersebut dapat dituntaskan sebelum perayaan Natal 2026.

Komitmen itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten sekaligus melibatkan masyarakat adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kewilayahan.

Sementara itu, kunjungan kerja Gubernur Papua Tengah ke Deiyai diarahkan untuk melihat langsung kondisi pembangunan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Berbagai masukan yang disampaikan dalam pertemuan di Aula Tuyana akan menjadi bahan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dalam menentukan langkah pembangunan ke depan.

Melalui kunjungan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah ingin memastikan pembangunan tidak hanya berjalan dari sisi fisik, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk persoalan pendidikan, ekonomi, kebudayaan, pelayanan publik dan kepastian wilayah adat maupun pemerintahan. (hbb)