Gubernur Janji Tuntaskan Batas Kapiraya
Sengketa tapal batas Kapiraya antara wilayah Deiyai, Dogiyai, dan Mimika ditargetkan tuntas sebelum Desember 2026. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan penyelesaian akan mengutamakan batas adat sebagai pijakan utama, sekaligus meredam potensi ketegangan antarmasyarakat.

DEIYAI — Sengketa tapal batas Kapiraya antara wilayah Deiyai, Dogiyai, dan Mimika ditargetkan tuntas sebelum Desember 2026. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan penyelesaian akan mengutamakan batas adat sebagai pijakan utama, sekaligus meredam potensi ketegangan antarmasyarakat.
Penegasan itu disampaikan Meki Nawipa saat berdialog dengan masyarakat di Aula Tuyana, Wagete, dalam rangkaian kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Deiyai, Selasa (8/9/2026).
“Bicara soal tapal batas Kapiraya, kita akan selesaikan sebelum Desember 2026 yang mengacu pada batas adat, bukan batas pemerintah,” tegas Meki.
Menurut dia, penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui pendekatan pemerintahan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan mempertemukan Bupati Mimika, Bupati Deiyai, dan Bupati Dogiyai untuk membahas persoalan batas secara langsung.
Pendekatan adat juga akan dikedepankan agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh pihak dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Selain penyelesaian sengketa batas, Pemprov Papua Tengah akan mengkaji pembangunan jalan penghubung Deiyai–Kapiraya. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperkuat konektivitas dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
Dalam kunker tersebut, Gubernur Meki juga menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan. Ia meninjau pembangunan Asrama SMP Teologi Kristen di Gakokebo, Distrik Tigi Utara, serta berdialog dengan pengelola yayasan dan para guru.
Pemprov Papua Tengah sebelumnya telah mengalokasikan Rp700 juta untuk mendukung kebutuhan asrama. Meki memastikan dukungan anggaran akan kembali diberikan pada tahun depan, terutama untuk kebutuhan makan-minum siswa dan pengelolaan asrama.
“Tahun kemarin kita sudah berikan Rp700 juta, tahun depan kita akan tambah lagi. Dana tersebut untuk kebutuhan makan-minum siswa serta pengelolaan asrama,” katanya.
Ia juga mengingatkan pengelola agar memperhatikan kebersihan dan pemeliharaan fasilitas asrama, termasuk ketersediaan sabun cuci, mesin cuci, serta sarana sanitasi yang layak.
Dari sektor pendidikan, Gubernur kemudian menyambangi Meubel Perahu Rakyat di Distrik Tigi, Galeri Budaya, hingga Pasar Mama-Mama Papua. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menyerap aspirasi para pelaku usaha.
Di Pasar Mama-Mama Papua, Meki berdialog dengan para pedagang mengenai kendala usaha, kebutuhan fasilitas, serta dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan ekonomi rakyat.
“Pembangunan tidak berhenti pada fisik. Dukungan terhadap pendidikan, pelestarian budaya, dan penyediaan ruang usaha bagi mama-mama Papua adalah bagian penting memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Perhatian juga diberikan kepada generasi muda berprestasi. Gubernur menyerahkan bantuan laptop kepada 18 pelajar dan dua guru pendamping asal Deiyai yang berhasil membawa pulang predikat Juara Umum Festival Cahaya Kreasi Pelajar SMA/SMK Papua Tengah 2026 di Nabire pada akhir Juni lalu.
“Gunakan laptop ini untuk hal-hal positif, terutama belajar, mengerjakan tugas sekolah, dan mengembangkan kemampuan diri,” pesan Meki.
Selain itu, Gubernur memberikan bantuan Rp5 miliar kepada panitia pembangunan Gedung Gereja Katolik Paroki Kristus Kebangkitan Kita Damabagata, Distrik Tigi Timur.
“Ini komitmen saya untuk meningkatkan ketaqwaan imam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus,” katanya.
Dukungan juga diberikan kepada pemuda Deiyai melalui bantuan 34 unit sepeda motor yang diserahkan secara simbolis. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat pelayanan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil.
Rangkaian kunker Gubernur Papua Tengah di Deiyai memperlihatkan fokus pemerintah provinsi yang tidak semata-mata bertumpu pada pembangunan fisik. Pendidikan, ekonomi rakyat, budaya, penyelesaian persoalan adat dan wilayah, serta pemberdayaan generasi muda menjadi bagian dari agenda pembangunan yang diarahkan langsung pada kebutuhan masyarakat. (ppn)
Bagikan artikel ini



