NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pendampingan pasca evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran (TA) 2025 yang berlangsung di Aula Bappeda, Selasa, (08/07/2025). 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Bupati Nabire, dengan tujuan utama memberikan pendampingan kepada perangkat daerah dari tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepala Bappeda Kabupaten Nabire, Dr. H. Mukayat, S.Pd.,M.Si,MSc,M.Pd, menegaskan pentingnya kegiatan ini. "Anggaran kita masih banyak yang perlu diperbaiki, artinya perlu perbaikan dari kita mengatur waktu," ujarnya dalam sambutan. 

Mukayat menyoroti beberapa temuan dari paparan BPKP yang menunjukkan bahwa enam item perencanaan anggaran belum memenuhi standar yang diharapkan.

Beberapa indikator yang disoroti meliputi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang masih 30 persen, Indeks Pengendalian Risiko (IPR) sebesar 40 persen, Manajemen Risiko (MR) sekitar 1 persen dan Maturity Rating (MR) yang mencapai 30 persen. 

Hanya satu aspek yang mendapat nilai di atas 40 persen, yaitu pengawasan aparatur yang mencapai 65 persen, sementara sisanya masih di bawah angka tersebut, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan anggaran.

Dr. H. Mukayat menjelaskan, fungsi BPKP mencakup tiga aspek utama dalam pengawasan. Pertama, pengawasan pada tahap perencanaan, yang melibatkan Bappeda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Kedua, pengawasan pelaksanaan, yang berfokus pada pekerjaan teknis dan bidang yang diemban oleh OPD. Dan ketiga, pengawasan pertanggungjawaban anggaran.

Ia juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi. "Kita ingin punya tujuan ideal tapi kita punya anggaran berapa. Kita punya keinginan berideal tapi kita punya anggaran terbatas," katanya. 

Selain itu, masih banyak OPD yang secara perencanaan anggaran belum mampu menerjemahkan keinginan kepala daerah, dan banyak pula saran atau program yang bagus ternyata belum menyentuh langsung masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, yang mewakili Bupati Mesak Magai, S.Sos.,M.Si, menyampaikan apresiasi mendalam kepada BPKP atas evaluasi yang telah dilakukan. Sekaligus membuka kegiatan ini, Burhanuddin menekankan pentingnya sinergi dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan keuangan daerah saat ini.

"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPKP yang telah melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran APBD," kata Burhanuddin. 

Ia menambahkan bahwa tindak lanjut berupa kegiatan pendampingan ini sangat diperlukan mengingat tantangan yang semakin kompleks dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada kesempatan yang sama, Tim Evaluasi Perencanaan Kabupaten Nabire, Sutio, menjelaskan secara rinci mengenai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada para kepala OPD yang hadir. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab masing-masing SKPD dalam pengelolaan anggaran.

Kegiatan pendampingan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk tim ahli dari BPKP. Turut hadir pula sejumlah kepala dinas dan pejabat penting di lingkungan Pemkab Nabire, seperti Kepala Disnakertrans, Kepala Dinas Perindustrian, Kasatpol PP, Kepala Dinas Bapenda, Kepala Dinas DLH, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala DPMPTSP, Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Dinas DPMK, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Distrik Wapoga serta pejabat eselon III dan IV yang mewakili OPD masing-masing serta pejabat eselon III dan IV dari Bappeda.

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama, menandai komitmen bersama seluruh jajaran Pemkab Nabire untuk terus meningkatkan kualitas serta memanfaatkan anggaran yang terbatas dengan efektif dan efisien dan mampu mencapai sasaran dan target yg optimal.(sam)