JAYAPURA – PT Aviasi Puncak Papua (Amolle Air), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Puncak, resmi memasuki fase baru dalam pengelolaan perusahaan. Melalui perombakan jajaran direksi dan dewan pengawas, perusahaan penerbangan daerah itu kini dibebani target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp2,5 juta untuk setiap penerbangan.

Keputusan strategis tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura, Kamis (7/5/2026).

Rapat penting itu dihadiri langsung oleh Bupati Puncak Elvis Tabuni selaku pemegang saham utama, Ketua DPRK Puncak Thomas Tabuni, Penjabat Sekda Kabupaten Puncak Nenu Tabuni, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam forum tersebut, pemegang saham melakukan penyegaran total struktur manajemen perusahaan. Jabatan Direktur PT Aviasi Puncak Papua kini dipercayakan kepada Yokius Tabuni. Sementara posisi Komisaris Utama diisi Nenu Tabuni, didampingi Kalius Yarinap sebagai Komisaris Kedua dan Gerard Ferdinando Helan sebagai Komisaris Ketiga.

Selain restrukturisasi manajemen, RUPS juga menyepakati kenaikan kontribusi PAD dari sebelumnya Rp1 juta per penerbangan menjadi Rp2,5 juta per flight. Tak hanya itu, perusahaan juga merencanakan penambahan satu unit armada pesawat baru yang ditargetkan tiba pada tahun anggaran 2027.

Bupati Puncak Elvis Tabuni menegaskan bahwa langkah pembenahan ini merupakan upaya memperkuat tata kelola perusahaan agar lebih profesional dan transparan.

“Saya berharap seluruh jajaran manajemen yang baru harus mengelola perusahaan secara terbuka dan jujur. Ke depan, PT Aviasi Puncak Papua harus menjadi perusahaan daerah yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta PAD Kabupaten Puncak,” ujar Elvis.

Sementara itu, Ketua DPRK Puncak Thomas Tabuni memastikan dukungan penuh legislatif terhadap penguatan sektor transportasi udara di wilayah pegunungan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah akan menyiapkan tambahan modal untuk mendatangkan armada baru sebagai pengganti pesawat yang terbakar pada 2025 lalu.

“Kami di DPRK mendukung penuh. Anggaran akan ditetapkan pada APBD Induk 2027. Untuk jangka pendek, agar pelayanan tetap berjalan, kami akan membiayai penggantian mesin baru atau overall pada unit pesawat yang ada saat ini,” kata Thomas.

Ia juga menyoroti pentingnya aspek keselamatan penerbangan mengingat kondisi geografis Kabupaten Puncak yang ekstrem dan penuh tantangan. Karena itu, manajemen diminta memadukan pilot lokal dengan pilot asing berpengalaman.

“Kehadiran pesawat ini menggunakan uang rakyat Puncak. Selain mengejar PAD, pelayanan dan keselamatan harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Direktur PT Aviasi Puncak Papua yang baru, Yokius Tabuni, mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti hasil RUPS, terutama terkait pengadaan armada baru dan perbaikan mesin pesawat yang masih beroperasi.

“Kami sudah mengusulkan pembelian pesawat baru dengan skema pembayaran uang muka terlebih dahulu, sehingga tahun depan armada baru bisa tiba. Sementara untuk target PAD Rp2,5 juta per flight, kami akan berupaya maksimal memenuhi keputusan pemerintah daerah selaku pemegang saham,” ujar Yokius.

Dengan restrukturisasi dan target baru tersebut, PT Aviasi Puncak Papua diharapkan mampu menjadi tulang punggung transportasi udara di wilayah pedalaman Papua sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah yang lebih produktif di masa mendatang. (Diskominfo Puncak)