NABIRE – Pemerintah Kabupaten Nabire bergerak cepat merespons keresahan masyarakat terkait melambungnya harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) dalam beberapa pekan terakhir. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, secara transparan membeberkan akar permasalahan yang memicu lonjakan harga tersebut, sekaligus memaparkan langkah-langkah strategis yang sedang ditempuh pemerintah daerah untuk menurunkannya kembali ke tarif normal.

Saat ditemui oleh awak media usai menghadiri sebuah kegiatan di Islamic Center pada Sabtu (23/05/2026), Yulianus mengungkapkan pemerintah daerah langsung mengambil tindakan tegas begitu mendengar adanya kelangkaan stok di pasar. Pihaknya segera menginisiasi rapat koordinasi darurat bersama PT Pertamina dan Dinas Perhubungan setempat guna mencari jalan keluar dari krisis energi skala lokal ini.

“Setelah dua minggu kosong, baru ada informasi sampai ke saya. Maka saya langsung undang pihak Pertamina, dari perhubungan, semua kita undang kita bahas,” ujar Yulianus dengan nada tegas, menggambarkan keseriusan pemerintah dalam merespons aduan warga yang sempat kesulitan mendapatkan pasokan gas.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Yulianus menjelaskan penyebab utama kenaikan harga ini adalah adanya perubahan regulasi teknis pada jalur distribusi. Titik pengisian ulang tabung LPG yang semula berpusat di Surabaya, kini dialihkan ke Jayapura, namun pengalihan ini sayangnya tidak dibarengi dengan kesiapan armada transportasi laut yang memadai untuk mengangkut tabung gas tersebut.

Akibat ketiadaan kapal reguler yang terjadwal khusus untuk rute tersebut, Pertamina terpaksa mengambil langkah darurat yang memakan biaya besar. “Karena pengisiannya pindah dari Surabaya ke Jayapura, Pertamina terpaksa carter kapal untuk bolak-balik ke Jayapura. Tabung dikirim ke sana untuk diisi, lalu dikembalikan lagi. Itu yang membuat harga naik,” jelas Sekda mengenai pembengkakan biaya operasional logistik.

Dampak dari skema distribusi darurat ini dirasakan langsung oleh kantong masyarakat Nabire, di mana harga satu tabung LPG melonjak drastis dari yang biasanya Rp350.000 kini meroket hingga menyentuh angka Rp520.000. Yulianus mengakui bahwa kenaikan sekira 48% ini sangat tidak wajar dan menjadi beban berat yang mengabaikan daya beli masyarakat kecil.

Guna mengatasi beban tersebut, Yulianus menegaskan Pemerintah Kabupaten Nabire tidak tinggal diam melihat situasi ini berlarut-larut. Sebagai langkah diplomasi birokrasi, Pemkab Nabire telah melayangkan surat resmi secara langsung kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta kementerian terkait lainnya di pusat demi meminta diskresi kebijakan.

Langkah cepat ini dinilai sangat krusial mengingat pola konsumsi energi masyarakat Nabire yang kini sudah jauh berubah ke arah modern. “Kita melihat juga masyarakat sekarang sudah berganti zaman. Tidak pakai kayu, tidak pakai minyak tanah, tetapi banyak keluarga, usaha kecil dan usaha menengah yang menggunakan LPG,” tambah Yulianus, menekankan ketergantungan ekonomi warga pada komoditas gas.

Pemerintah daerah menargetkan situasi ini dapat segera membaik mulai bulan depan, dengan harapan besar agar rute pengisian ulang LPG di Nabire dikembalikan lagi ke Surabaya. Jika pengiriman dapat diintegrasikan kembali menggunakan kapal barang reguler bersubsidi, harga LPG di tingkat pengecer diprediksi akan langsung turun secara signifikan dan kembali stabil seperti sedia kala. (amd)