NABIRE - Sebanyak 33 Taman Kanak-kanak (TK) yang tersebar di Kabupaten Nabire belum diakreditasi.

Dari 125 TK yang beroperasi di daerah ini, hanya 95 TK yang sudah terakreditasi.

Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan Nabire melalui Bidang Pendidikan TK dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tengah berupaya untuk mempercepat akreditasi bagi TK yang belum diakreditasi.

Kepala Bidang Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dominikus Adii kepada media ini mengungkapkan dari 125 TK yang tersebar di Kabupaten Nabire, hanya 3 TK Negeri, sedangkan 122 TK yang lain berasal dari lembaga keagamaan, swasta dan lembaga yayasan pendidikan yang sudah berkarya di daerah ini seperti Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Pesekolahan Gereja Injili (YPPGI) dan Yayasan Pendidikan Islam (Yapis).

Dominikus Adii menjelaskan, dari 33 TK yang belum diakreditasi, sebagian besar berada di luar kota dan berada di bawah lembaga keagamaan.

Oleh sebab itu, pihaknya tengah berjuang bersama dengan pengelola untuk mengakreditasi pendidikan TK yang sudah dibuka untuk menyiap bocah-bocah cilik sebelum memasuki pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD).

Kabid TK/PAUD menyebut, sejak tahun 2016 lalu, pemerintah sudah membantu TK di daerah ini melalui Biaya Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (BOPTK). Besarnya berdasarkan data peserta didik di masing-masing TK.

Bantuan tersebut diberikan kepada TK/Paud. 

Oleh karena itu, kata Adii, sedang memperjuangkan akreditasi bagi TK yang belum diakreditasi.

Sebagian besar TK yang belum diakreditasi berada di luar kota seperti di distrik dan TK yang bernaung di bawah gereja, lembaga keagamaan.

Putera Apogo ini mengisahkan, saat peradaban baru mulai masuk ke daerah ini melalui gereja Katolik dan Kristen, misionaris melalui pembaharuan melalui pendidikan mengajarkan baca tulis dan hitung melalui pendidikan di TK dan SD.

Pola pembinaan seperti itu juga kini dikembangkan oleh lembaga keagamaan di daerah ini dengan membuka TK dibawah patung gereja dan yayasan pendidikan di Tanah Papua, juga di Kabupaten Nabire.

Oleh sebab itu, untuk mendapat pengakuan pemerintah dan mempermudah mendapat bantuan dari pemerintah, lembaga TK yang ada perlu diakreditasi sehingga TK yang bersangkutan bisa menerima BOPTK.

Adii menjelaskan, bantuan BOPTK ke setiap TK tidak disalurkan lewat Dinas Pendidikan Nabire tetapi pemerintah menyalurkan BOPK lewat rekening TK sehingga pengambilannya di bank.

Untuk penyaluran BOPTK di Kabupaten Nabire, pencairannya mulai awal pekan ini melalui bank. (ans)