Lompat ke konten utama
Papuapos Nabire

Pencarian

“Provinsi Papua Tengah”

86 artikel cocok dengan pencarian Anda.

Foto berita: Sosialisasi Paket Kebijakan OtSUS Di Provinsi Papua Tengah
Nabire

Sosialisasi Paket Kebijakan OtSUS Di Provinsi Papua Tengah

NABIRE – Bertempat di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Senin (20/11/23) digelar sosialisasi Undang–Undang Otsus Papua. Sosialisasi UU Otsus Papua dihadiri Pj Gubernur Papua Tengah, Plh. Sekda Papua Tengah, Forkopimda Papua Tengah, Forkopimda kabupaten, bupati dari delapan kabupaten, dan dihadiri narasumber anggota DPR RI, Komarudin Watubun.

Foto berita: BPKP Turun ke Provinsi Papua Tengah
Nabire

BPKP Turun ke Provinsi Papua Tengah

NABIRE – Saat ini tim dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah, sedang turun di Provinsi Papua Tengah.

Foto berita: O2SN SMA/SMK Provinsi Papua Tengah Telah Dibuka
Nabire

O2SN SMA/SMK Provinsi Papua Tengah Telah Dibuka

NABIRE - Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) bagi para pelajar tingkat Provinsi Papua Tengah telah dibuka Selasa (15/8/23) oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Marten Ukago, SE, M.Si.

Foto berita: Panitia HUT RI Tingkat Provinsi Papua Tengah, Gelar Rapat
Nabire

Panitia HUT RI Tingkat Provinsi Papua Tengah, Gelar Rapat

NABIRE – Bertempat di Gedung Provinsi Papua Tengah, panitia HUT ke-78 RI tingkat Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi, Kamis (10/8/23). Rapat digelar untuk mengecek masing–masing seksi dalam menggelar kegiatan HUT RI di wilayah Provinsi Papua Tengah. Rapat dihadiri TNI/POLRI dan Forkopimda Provinsi Papua Tengah dan tamu undangan lainnya. Rapat dipimpin Sekertaris I, Lambertus Wakerkwa, S.Sos, didampingi Sekertaris II, Edwart Samaren Maur.

Foto berita: Sekda Provinsi Papua Tengah Dorong PIT Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan
Nabire

Sekda Provinsi Papua Tengah Dorong PIT Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

NABIRE - Penangkapan Ikan Terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional (PP Nomor 11 Tahun 2023).