NABIRE – Saat ini tim dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah, sedang turun di Provinsi Papua Tengah. 

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menugasi  Ika Aprilia Kuswororini (pengendali mutu), Agus Wibowo (Pengendali teknis), Hanes Ashar Sirait (ketua tim), Fian Ari Agusta (anggota tim), Risky Dharma Yudistira (anggita tim) untuk melakukan monitoring dan evaluasi akuntabiitas keuangan dan pembangunan pada Daerah Otonom baru (DOB) Papua dan Papua Barat. Penugasan dilaksanakan selama 10 hari kerja, mulai tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan 9 November 2023.

Ditemui Papuapos Nabire, Senin (30/10/23), Ketua Tim dari BPKP, Hanes Ashar Sirait, menuturkan, tim dari BPKP yang turun di Provinsi Papua Tengah ini akan melihat terkait dengan kebijakan apa yang dibuat dalam rangka pemekaran. Selain itu, tim juga akan melihat terkait dengan penatausahaan mulai dari SDM, aset daerah dan juga keuangan. 

“Kami akan melihat mandatory spending bidang pendidikan (20%) dan kesehatan (10%). Selain itu kami juga akan melihat proses penatausahaan seperti apa terkait dana dari pusat PAD dan kemudian pengelolaannya seperti apa,” ujarnya. 

Lebih lanjut dikatakan, ketika berada di Provinsi Papua Tengah, tim juga akan menggali informasi dari masing-masing OPD terkait langkah strategis apa setelah dilaksanakan dan actionnya seperti apa.

Disinggung hasil akhir, kata dia, BPKP biasanya akan memberikan rekomendasi stratetis untuk upaya perbaikan. (ros)