Lompat ke konten utama
Papuapos Nabire

Pencarian

“RI”

7632 artikel cocok dengan pencarian Anda.

Foto berita: Wamendagri : Kita Akan Melihat Cahaya Dari Provinsi Papua Tengah
Nabire

Wamendagri : Kita Akan Melihat Cahaya Dari Provinsi Papua Tengah

NABRIE - Untuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua, kita akan melihat cahaya dari Provinsi Papua Tengah. Untuk mewujudkan impian kita, untuk mewujudkan Papua yang baru, untuk mengangkat harkat martabat orang Papua. Melalui pemekaran ini kita melihat cahaya dari Provinsi Papua Tengah. Demikian dikatakan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo saat melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Karadiri, Selasa (28/5/24).

Foto berita: Rombongan Wamendagri Kunjungi Lokasi Pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah
Papua Tengah

Rombongan Wamendagri Kunjungi Lokasi Pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah

NABIRE – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, Ketua Komisi II DPR-RI beserta rombongan setibanya di Nabire langsung melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah yang berlokasi di Karadiri 2. Rombongan dari pusat didampingi Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM dan sejumlah pejabat teras Pemprov Papua Tengah. Terlihat rombongan berkeliling melakukan peninjauan di lokasi pembangunan pusat perkantoran Pemprov Papua Tengah itu.

Foto berita: Jadi Sasaran Demo, Sekda : Pemprov Papua Tengah Tak Anti Kritik
Papua Tengah

Jadi Sasaran Demo, Sekda : Pemprov Papua Tengah Tak Anti Kritik

NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menjadi sasaran aksi demo yang digelar oleh Ormas ANDALAS, Senin (27/5/24) di halaman Kejaksaan Negeri Nabire. Menanggapi aksi demo itu, Pj. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM melalui Pj. Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP, MM, menyampaikan jika Pemprov Papua Tengah tidak anti kritik dan juga tidak menggunakan pola-pola yang intimidatif. Pihaknya mempersilahkan semua itu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dirinya menegaskan agar tidak melakukan pembunuhan karakter, pencemaran nama baik dan juga tidak tendensius.

Foto berita: Distrik Moora Kalah atas Distrik Yaro
Nabire

Distrik Moora Kalah atas Distrik Yaro

NABIRE - Distrik Kepulauan Moora harus menelan kekalahan atas lawannya Distrik Yaro dengan skor 3-1 pada Turnamen Sepakbola antar Distrik sekabupaten Nabire tahun 2024.

Foto berita: Sosialisasi Pembentukan Brida, Pembinaan Teknis BRIN Ditutup
Nabire

Sosialisasi Pembentukan Brida, Pembinaan Teknis BRIN Ditutup

NABIRE - Bertempat di Hotel Mahavira II Nabire telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi percepatan pembentukan Brida dan pembinaan teknis BRIN untuk riset dan inovasi daerah Provinsi Papua Tengah ditutup langsung Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Jull Edy Wai.

Foto berita: Kapolres Bantah Kabar Pengusiran Pasien RSUD oleh TNI-Polri
Nabire

Kapolres Bantah Kabar Pengusiran Pasien RSUD oleh TNI-Polri

PANIAI - Kapolres Paniai, AKBP Abdus Syukur Felani, mengklarifikasi kabar terkait pengusiran pasien RSUD Paniai oleh aparat TNI-Polri. Felani menegaskan bahwa berita tersebut tidak benar dan meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya.

Foto berita: Pj Ribka Haluk Lantik Martha Pigome Jabat Pj Bupati Paniai
Papua Tengah

Pj Ribka Haluk Lantik Martha Pigome Jabat Pj Bupati Paniai

NABIRE - Penjabat Gubernur Provinsi Papua Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos.,MM melantik Dr. Martha Pigome, SH.,M.Hum sebagai penjabat Bupati Paniai menggantikan Denci Meri Nawipa, S.IP. Pelantikan itu dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah Nabire, Senin (27/5/2024) sore kemarin.

Foto berita: Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua Minta Dukungan DPD RI Proteksi Hak Politik Orang Asli Papua
Papua Tengah

Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua Minta Dukungan DPD RI Proteksi Hak Politik Orang Asli Papua

JAKARTA - Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Wilayah Papua meminta agar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong proteksi hak politik Orang Asli Papua (AOP). Terutama di dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tidak hanya jabatan gubernur dan wakil gubernur saja yang dikhususkan bagi OAP, tetapi juga untuk jabatan bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota.