Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
1910 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Menurut Donatius, dalam proses perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), perlu ada penanda yang dapat membedakan identitas OAP dengan penduduk pendatang atau non-Papua.
Dalam dialog tersebut, muncul aspirasi agar definisi OAP dalam Perdasus Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua dievaluasi, terutama terkait aspek genealogis atau garis keturunan.
Kegiatan ini menjadi forum penguatan pemahaman dan evaluasi bagi pemerintah daerah mengenai tata kelola dana hibah bagi lembaga masyarakat, yayasan dan lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan urusan keagamaan.
Menurutnya, ketersediaan data tersebut harus menjadi dasar dalam memastikan setiap dukungan, bantuan maupun program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran.
John mengatakan, pembahasan UU Otsus penting dilakukan agar berbagai ketentuan di dalamnya dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembinaan IRT dan Membangun Ekonomi Keluarga melalui Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang digelar Pemprov Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Hotel JDF, Karang Mulia, Nabire, Senin (21/9/2026).
Provinsi Papua Tengah mencatat sejarah baru dalam perjalanan pembinaan Al-Qur’an setelah untuk pertama kalinya ambil bagian dalam Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 di Jawa Tengah.
Peparda I Papua Tengah mengusung tema ‘Paralimpik Bersinar, Daerah Bergelora’. Sebanyak lima cabang olahraga dipertandingkan, yakni atletik, bulu tangkis, tenis meja, karate dan catur.
Para pengusaha tersebut datang sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Kepala Dinas PUPR Papua Tengah. Mereka ingin memastikan sejauh mana kesepakatan yang pernah dibahas telah dijalankan, terutama menyangkut penyerahan dan kejelasan anggaran perubahan yang berkaitan dengan kegiatan usaha mereka.
Ketua DPR Papua Tengah Delius Tabuni mengatakan, DPR telah mengetahui persoalan tersebut dan sebelumnya telah turun langsung ke lokasi pada 2025.