Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
1910 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Kegiatan tersebut mengusung tema: ‘Pengkajian Prioritas Daerah sebagai Landasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Papua Tengah yang Inklusif, Berbasis Data dan Berkelanjutan’.
Evaluasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan jajaran pemerintah kabupaten se-Papua Tengah.
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa mengatakan, rapat tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut komitmen bersama yang telah disepakati pada 16 Juli 2026 bersama para gubernur se-Tanah Papua, dengan disaksikan unsur Majelis Rakyat Papua (MRP) serta kementerian dan lembaga terkait.
Menurut Agus, pemerintah provinsi telah menyiapkan sejumlah puskesmas percontohan di wilayah Papua Tengah dengan dukungan peralatan medis untuk memperkuat deteksi dini dan pelayanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil dan anak.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Maksud dan tujuan daripada pelaksanaan kegiatan ini adalah bagaimana kita mau melihat bersama kira-kira pelaksanaan pencegahan stunting yang telah dilaksanakan di kabupaten, khususnya di 8 kabupaten ini sejauh mana,” ujar Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, S.STP., M.Si.
“Kalau sekiranya kalau daerah di Puncak, tentunya berpengaruh juga dari sisi akses dan daerah,” ujar Eliezer saat diwawancarai awak media di Aula RRI pada Selasa, (29/9/2026).
“Makanya kadang-kadang waktu pada saat kita evaluasi RAPBD khusus dan lain-lain juga sasaran kita harapannya hal-hal ini yang perlu dijadi perhatian.
Diben Elaby menerima aspirasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (Ipmado) se-Kota Nabire di Depan Gedung DPR Papua Tengah, Senin (28/09/2026).
"Pada saat sosialisasi bulan Juli, kami menyerahkan data calon penerima manfaat yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial kepada empat kabupaten tersebut. Sesuai rencana tindak lanjut (RTL), pihak kabupaten bertugas melakukan verifikasi dan validasi langsung di lapangan," ujar Elieser Yogi.