
Ketua MPR Papua Tengah Buka Suara
NABIRE - Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah menekankan, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 huruf b serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.









